Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada September 2026. Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah masih menghadapi persoalan dalam mengubah penanganan kebakaran dari pola reaktif menjadi pencegahan yang lebih sistematis.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan karhutla yang berulang di wilayah yang relatif sama seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Kebakaran tidak semestinya baru ditangani secara intensif setelah api meluas.
“Kalau kebakaran terjadi hampir setiap tahun di wilayah yang sama, pemerintah seharusnya tidak lagi melihatnya hanya sebagai bencana, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola dan kebijakan yang perlu dievaluasi,”
kata Achmad kepada Owrite.id, dikutip pada Jumat, 25 September 2026.
Antisipasi
Berdasarkan catatan BNPB, sepanjang 1 Januari hingga 19 September 2026 terdapat lebih dari 142 ribu titik panas (hotspot) dan sekitar 3.800 kejadian karhutla di Kalimantan Tengah. Dampak kebakaran juga dirasakan masyarakat dengan jarak pandang di sejumlah wilayah turun hingga sekitar 500 meter dan kualitas udara yang masuk kategori berbahaya.
