Pembekuan izin usaha perusahaan yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai belum cukup untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai langkah tersebut selama ini cenderung menjadi respons setelah kebakaran terjadi, bukan instrumen pencegahan yang mampu mengubah pola pengelolaan perusahaan.
“Dalam banyak kasus, pembekuan atau penghentian sementara izin cenderung menjadi respons awal setelah kebakaran terjadi. Langkah tersebut penting sebagai bentuk tindakan pemerintah, tetapi efektivitas sangat bergantung pada tindak lanjut setelah sanksi dijatuhkan,”
kata Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Umi Ma’rufah pada Owrite, Jumat, 25 September 2026.
Tiada Arti
Persoalan muncul ketika pembekuan hanya berhenti sebagai penghentian sementara kegiatan perusahaan. Tanpa evaluasi terhadap tata kelola lahan dan hutan, kebijakan tersebut berisiko tidak menghasilkan perubahan berarti di kawasan yang sebelumnya terbakar.
