Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Prabowo Bentuk BPGMN, Strategi Baru Cegah Karhutla di Kawasan Gambut

Kawasan tersebut antara lain berada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (ketiga kanan) didampingi Kadaops Manggala Agni Kalimantan VIII/Pontianak Taufik (kedua kanan), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Adi Yani (kedua kiri) dan Kepala Seksi Wilayah II Pontianak Balai Dalkarhut Kalimantan Sahat Irawan Manik (kiri) meninjau lokasi karhutla di Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (ketiga kanan) didampingi Kadaops Manggala Agni Kalimantan VIII/Pontianak Taufik (kedua kanan), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Adi Yani (kedua kiri) dan Kepala Seksi Wilayah II Pontianak Balai Dalkarhut Kalimantan Sahat Irawan Manik (kiri) meninjau lokasi karhutla di Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2026). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/wsj.)

Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang. 

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan badan tersebut akan mengedepankan upaya pencegahan karhutla.

Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,”

ujar Raja Juli, Jumat, 25 September 2026.

Keputusan pembentukan BPGMN diambil setelah Presiden Prabowo menggelar diskusi bersama sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. 

Iklan

Pertemuan tersebut membahas pengelolaan ekosistem gambut serta strategi pencegahan dan penanganan karhutla.

BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden. Pemerintah juga berencana melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional dalam badan tersebut untuk mendukung kebijakan berbasis penelitian dan data.

Selain itu, BPGMN nantinya akan diberikan anggaran yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan di sejumlah wilayah yang memiliki kawasan gambut.

Kawasan tersebut antara lain berada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pembentukan badan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut dan mangrove sekaligus mendorong langkah pencegahan karhutla secara lebih terarah.

Raja Juli mengatakan pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting pemerintah, khususnya dalam pengelolaan gambut dan mangrove serta penanganan karhutla.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Aktif menulis berbagai artikel bertema liputan khusus, gaya hidup, hingga isu transportasi publik di OWRITE.

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar