Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai, ada perlakuan berbeda terhadap evaluasi menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Dinilai, reshuffle menteri bukan berdasarkan evaluasi kinerja, melainkan pertimbangan politik.
Bhima menyoroti, pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dibandingkan sejumlah menteri yang masih menjabat, meski tersandung kasus hukum.
Memang artinya reshuffle Purbaya nggak berdasarkan pada evaluasi kinerja, evaluasi yang terkait dengan performa sebagai Menteri Keuangan, misalnya kinerja APBN,”
ujar Bhima saat dihubungi Owrite Jumat, 25 September 2026.
Bhima mengatakan, pencopotan Purbaya bukan berdasarkan evaluasi kinerja, namun lebih didasarkan pada dinamika politik antara kelompok loyalis dari pihak-pihak di internal Kementerian Keuangan. Sehingga, reshuffle tersebut dapat dipandang sebagai keputusan politik.
Jadi kalau datang evaluasinya lebih kepada intrik politik di antara para loyalis dan di dalam internal Kementerian Keuangan, ya menurut saya sih reshuffle adalah reshuffle politis, dan tidak akan berpengaruh pada kinerja kan,”
terangnya.
Soroti Nusron dan Raja Juli
Bhima mengatakan, standar perlakuan berbeda itu terlihat dari pencopotan Purbaya, dengan posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sebab, keduanya kini tengah tersandung kasus hukum dan memiliki kinerja buruk.
Ada standar ganda pada menteri-menteri lainnya ada Nusron, Raja Juli juga kinerjanya buruk sementara tersandung kasus juga, terjerat kasus hukum,”
katanya.
Menurutnya, belum di reshuffle-nya Nusron dan Raja Juli memperlihatkan bahwa pertimbangan politik menjadi faktor yang dominan dalam menentukan posisi menteri.
Nah pertimbangannya jadi pertimbangan politis, nah inilah yang membuat reshuffle mau berapa kalipun pertimbangannya adalah like and dislike secara politik, tidak akan berpengaruh pada kinerja dari tiap menteri-menteri barunya,”
ujarnya.
Berpotensi Ganggu Kepercayaan Publik
Dengan demikian, Bhima menilai bahwa pola tersebut bisa memunculkan pandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto lebih mempertimbangkan keseimbangan politik dalam koalisi dibandingkan evaluasi berbasis kinerja.
Ini akan membuat judgement bahwa Presiden takut gitu ya bahwa keseimbangan politik koalisi itu akan terganggu,”
terangnya.
Padahal, Bhima menegaskan bahwa masyarakat hingga pelaku usaha membutuhkan kejelasan mengenai indikator yang digunakan dalam mengevaluasi para menteri.
Apakah ada penilaian independen, apakah ada masukan dari publik. Kan nggak ada, ini semua dilompati kemudian dilakukan reshuffle. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Prabowo tidak bekerja berdasarkan pada penilaian kinerja, tapi berdasarkan pada pertimbangan politik semata,”
imbuhnya.
