Sejumlah daerah di Indonesia yakni Sumatera, Kalimantan, dan Papua masih dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, di tengah krisis tersebut pemerintah justru menyiapkan ekspansi penggunaan lahan hingga 2 juta hektare guna mengejar target BBM campuran etanol 20 persen atau E20 pada 2029.
Koalisi Transisi Bersih menilai bahwa rencana tersebut memperlihatkan logika sesat pemerintah membangun agenda transisi energi. Sebab, negara sering kali mencari tanah untuk dikorbankan, padahal setiap jengkal tanah memiliki fungsi ekologis, menopang penghidupan, serta merupakan ruang hidup masyarakat.
Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih melihat persoalan energi sebagai persoalan pasokan komoditas dan tanah, bukan persoalan keadilan ekologis. Jangan jadikan krisis karhutla saat ini sebagai bahan bakar transisi energi E20,”
ujar Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien dalam keterangannya Sabtu, 26 September 2026.
Greenpeace Soroti Hutan Papua

Sementara itu, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Refki Saputra mengingatkan Papua, khususnya Papua Selatan, dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi lokasi berbagai agenda pembangunan dan ekspansi penggunaan lahan dalam skala besar.
Agenda itu meliputi food estate, perkebunan, proyek strategis nasional (PSN), hingga pengembangan komoditas untuk kebutuhan nasional. Berbagai program tersebut terus membutuhkan ruang dalam jumlah besar.
Menurutnya, hampir 2,7 hektare alokasi lahan untuk PSN Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) ditetapkan di Papua Selatan. Di mana, 637.420 hektare diantaranya dialokasikan untuk 10 perusahaan konsesi perkebunan tebu, angka ini melebihi luas tanam tebu nasional tahun 2024, yakni 502,8 ribu hektare.
Papua bukan lumbung lahan dan energi untuk menyelesaikan setiap kebutuhan nasional. Papua adalah rumah bagi masyarakat adat, hutan, rawa, sungai, sumber pangan, dan ekosistem yang memiliki fungsi ekologis jauh melampaui nilai komoditasnya,”
tegas Refki.
Adapun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebutuhan lahan untuk pengembangan bahan baku bioetanol mencapai 1–2 juta hektare, yang akan ditanami tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga menyatakan akan melakukan konsolidasi lahan untuk mendukung target tersebut.






