Serikat Mahasiswa atau SEMA Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dan Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menyerukan konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk merespons berbagai persoalan yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan kritik terhadap kondisi demokrasi, penggunaan uang negara, penegakan hukum, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Mereka juga menyerukan penguatan jaringan gerakan di berbagai kampus dan daerah.
Hari ini, kami berdiri bersama bukan sekadar membawa nama Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada, lebih dari sekedar nama-nama institusi. Di sini kami berdiri membawa kegelisahan mahasiswa, kemarahan yang mendalam, dan suara publik yang berulang kali diabaikan oleh para penyelenggara negara,”
kata Ketua Umum SEMA UGM Mesa dalam keterangan resmi, Senin, 28 September 2026.
Kemunduran Demokrasi RI
Mesa menilai kondisi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Ia menyoroti ruang kritik yang menurutnya semakin terbatas, termasuk terhadap suara mahasiswa dan koreksi dari kalangan ahli.
Demokrasi terus mengalami kemunduran, kritik yang seharusnya menjadi vitamin demokrasi justru diperlakukan sebagai ancaman. Ketika rakyat bersuara, kekuasaan memilih menutup telinga. Ketika mahasiswa mengkritik, suara terus dicurigai. Ketika para ahli menyampaikan koreksi, kepakaran justru dibalas caci maki,”
ujarnya.
Menurut Mesa, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat juga menjadi bagian dari persoalan yang mereka soroti.
Ia menyebut masyarakat menghadapi beban pajak dan biaya hidup, sementara di sisi lain terdapat program pemerintah yang mereka nilai minim transparansi dan pertanggungjawaban.
Ia juga menilai berbagai persoalan tersebut tidak dapat terus ditutupi melalui komunikasi politik pemerintah.
Realitas bangsa saat ini sudah terlalu kompleks untuk terus ditutupi oleh pidato, seremoni, pencitraan, ataupun propaganda kekuasaan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat tengah dirundung pilu, dan negeri ini berada dalam kenestapaan,”
lanjutnya.
Berpijak Kepentingan Rakyat
Sementara itu, Ketua BEM UI Athof mengatakan gerakan mahasiswa yang dibangun bersama tidak dimaksudkan untuk mendorong kebencian maupun kekacauan.
Ia menyebut mahasiswa ingin mendorong perubahan sekaligus mempertahankan negara agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
Kami menyerukan keberanian. Kami tidak menginginkan kekacauan, sebaliknya, kami menginginkan perubahan. Dan, kami tidak sedang memusuhi negara. Tetapi kami sedang menolak negara dirampas oleh kepentingan kekuasaan,”
tutur Athof.
Athof juga memperingatkan pemerintah agar tidak menganggap kesabaran masyarakat dapat berlangsung tanpa batas.
Ia pun menyinggung sejumlah prinsip yang menurutnya harus dijaga, mulai dari otonomi daerah, penggunaan uang negara hingga independensi hukum.
Hari ini, kami memperingatkan pemerintah bahwa kesabaran rakyat bukan sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Otonomi daerah adalah amanat konstitusi. Uang Negara tidak boleh dipakai sewenang-wenang. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan,”
ujarnya.
Ia melanjutkan, kekuasaan pemerintahan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Kekuasaan bukan warisan. Negara bukan milik elit oligarki. Republik ini berdiri di atas kedaulatan rakyat, dan kepada rakyat pula seluruh kekuasaan harus dipertanggungjawabkan,”
tekan Athof.
Athof kemudian menyerukan penguatan gerakan apabila pemerintah dinilai terus mengabaikan aspirasi masyarakat.
Jika pemerintah terus menutup telinga, rakyat akan memperkeras suara. Jika kekuasaan terus menutup ruang demokrasi, rakyat akan memenuhi ruang-ruang publik. Jika negara terus meninggalkan rakyat, mahasiswa harus berdiri bersama rakyat,”
ujarnya.
Konsolidasi Lintas Kampus
Ketua Kabinet KM ITB Nahdah juga menyerukan mahasiswa di berbagai daerah membangun konsolidasi yang lebih terorganisasi.
Menurut dia, gerakan mahasiswa tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Oleh karena itu, kepada seluruh mahasiswa di seluruh penjuru tanah air; dari Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta, kami menyerukan kepada seluruh Indonesia. Mari kita bangun infrastruktur gerakan yang solid, untuk menyatukan kekuatan rakyat dan kembali bergerak bersama,”
kata Nahdah.
Ia juga mengajak kelompok masyarakat di luar lingkungan kampus untuk bergabung dalam konsolidasi tersebut, termasuk buruh, petani, nelayan, pengemudi, pekerja informal, akademisi, jurnalis, seniman, masyarakat adat, dan kelompok perempuan.
Dan seluruh rakyat yang terus menanggung akibat dari buruknya tata kelola negara. Sudah waktunya kita berhenti berjalan sendiri-sendiri,”
ujarnya.
Menurut Nahdah, konsolidasi tersebut perlu dibangun melalui ruang-ruang diskusi dan penguatan solidaritas antarkelompok.
Ia juga menyerukan dokumentasi terhadap dugaan kekerasan serta penggunaan pengetahuan untuk menghadapi informasi yang dianggap tidak benar. Selain itu, menekankan gerakan yang dibangun mahasiswa harus dilakukan secara damai dan terorganisasi.
Hadapi pembungkaman dengan keberanian. Turunlah bersama dalam gerakan yang damai, disiplin, terorganisasi, dan berpihak kepada rakyat,”
imbuhnya.
