Informasi tersebut menjadi salah satu dasar pembongkaran 10 unit bangunan yang dilakukan pada hari yang sama.
Rudi juga menjelaskan, bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan berada di sempadan sungai yang menurut hasil pemeriksaan tidak diperbolehkan untuk pendirian bangunan.
Selain bangunan, sejumlah fasilitas di kawasan tersebut turut menjadi perhatian. Rudi menyebut adanya tempat kebugaran dan simulator golf yang belum selesai dibangun. Tim pemeriksa masih mendalami asal-usul serta penyediaan fasilitas tersebut.
Di sisi lain, Rudi menyatakan tim internal Kemenimipas menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan setelah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memerintahkan penelusuran menyusul temuan Ombudsman pada 23 September 2026.
Kesimpulan sementara bahwa ada peristiwa penyalahgunaan wewenang. Saya ulangi lagi, ada peristiwa penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam PP tadi Pasal 5 dan diancam di Pasal 8,”
ucap Rudi.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi XIII Rieke Diaz Pitaloka menyoroti sejumlah barang yang ditemukan di dalam bangunan, termasuk pendingin ruangan atau AC, kulkas, dan minuman keras yang disebut berada di dalam kulkas.
Tadi, Pak Irjen, sebelum dibongkar, itu semua barang bukti, kita kan sudah lihat ini, teman-teman wartawan juga sudah menyaksikan, semua barang-barang bukti, ada AC, ada juga kulkas, ada juga minuman keras di kulkas seperti yang diberitakan di media massa,”
jelas Rieke.
Menegaskan pentingnya proses pemeriksaan, Rieke meminta seluruh barang yang ditemukan tetap dicatat dan diamankan agar pembongkaran tidak menghilangkan barang yang diperlukan dalam pemeriksaan lanjutan.
Tim gabungan yang melakukan pemeriksaan melibatkan unsur Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Pengamanan dan Intelijen, serta Kantor Wilayah Jawa Barat.
Kepala Lapas Cibinong juga telah diperiksa, sementara hasil akhir pemeriksaan masih dalam proses analisis. Pembongkaran 10 unit bangunan tersebut kemudian dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan pada Rabu, 30 September 2026.
Pemerintah menyatakan proses penertiban dilakukan setelah pemeriksaan dan inventarisasi terhadap bangunan serta fasilitas terkait.