Calon Tunggal Kapolri dan “Suka-Suka Presiden”: Apa Peran Kompolnas?

“DPR tidak membuat desain seperti itu. Itu jadi masalah,”

ucap dia.

Bambang berpandangan masyarakat membutuhkan mekanisme seleksi yang lebih jelas apabila Kompolnas memang diberi mandat untuk menjalankan proses tersebut.

“Maunya, bagi masyarakat, sebaiknya harus ada mekanisme seleksi di Kompolnas. Kalau Kompolnas ini jadi lembaga yang diberikan amanah untuk ke sana,”

harap dia.

Konsekuensi

Secara regulasi, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 

Sementara Kompolnas memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam kebijakan kepolisian serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Bambang menilai posisi Kompolnas tersebut membuat kewenangan penentuan calon Kapolri tetap sangat bergantung pada Presiden.

“Permasalahannya tugas Kompolnas hanya memberikan masukan-masukan saja kepada Presiden. Lagi-lagi, amanat dalam undang-undang itu, (memilih calon) Kapolri itu adalah prerogatif Presiden,”

ucap dia.

Ia kemudian menyoroti konsekuensi ketika Presiden hanya mengajukan satu nama kepada DPR dalam proses pengangkatan Kapolri.

“Jadi, kalaupun kemudian Presiden menunjuk satu, tidak memberikan peluang ada calon-calon lain, ya akhirnya itu prerogatif Presiden. Terserah, suka-suka Presiden. Ini masalah terkait desain kelembagaan,”

tutur Bambang.

Komjen Pol Suyudi Ario Seto mendapat persetujuan DPR setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di hadapan Komisi III DPR. 

Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna sebelum Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri pada Kamis, 1 Oktober 2026.