Beban subsidi dan kompensasi listrik yang ditanggung pemerintah telah menembus lebih dari Rp200 triliun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mencari sumber energi yang dinilai lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan listrik, sekaligus menekan tekanan terhadap anggaran negara.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi beban pembiayaan listrik.
Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang sudah lebih dari 200 triliun, besar sekali pembiayaan kita, besar sekali,”
kata Bahlil dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta, dikutip Kamis, 8 Oktober 2026.
Salah satu proyek yang didorong pemerintah adalah pembangunan PLTS dengan total kapasitas mencapai 100 gigawatt peak (GWp).
Menurut Bahlil, proyek tersebut telah memasuki tahap groundbreaking dengan nilai investasi sekitar US$73 miliar.
Pemerintah memperkirakan pengembangan kapasitas PLTS tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi terhadap anggaran subsidi hingga sekitar Rp70 triliun-Rp73 triliun.
Target tersebut membuat pengembangan energi surya tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari agenda transisi energi, tetapi juga sebagai upaya mengurangi beban fiskal akibat subsidi dan kompensasi listrik yang terus ditanggung negara.
Bahlil menambahkan, pemerintah perlu memastikan sumber energi yang dikembangkan memiliki tingkat keekonomian yang dapat menjaga harga listrik tetap kompetitif. Selain tenaga surya, opsi energi yang dikembangkan mencakup tenaga angin, air, hingga gas.
70% Tambahan Pembangkit ke EBT
Arah kebijakan tersebut telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW dalam kurun 10 tahun.
Dari total tambahan kapasitas tersebut, sekitar 70 persen diarahkan berasal dari energi baru terbarukan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam pengembangan pembangkit dengan sumber energi yang dinilai memiliki harga kompetitif.
Dorongan terhadap energi terbarukan juga dikaitkan dengan agenda pembangunan industri hijau.
Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar Indonesia mulai membangun kawasan industri hijau sekaligus meningkatkan produksi barang dengan jejak lingkungan yang lebih rendah.
