Warga berupaya memadamkan kebakaran lahan yang mendekati kawasan permukiman di Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah (ANTARA FOTO/Auliya Rahman/wsj.)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama tiga bulan dinilai telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut dia, penanganan yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil signifikan, sementara dampak kebakaran terus dirasakan masyarakat.
Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak. Penderitaan apalagi yang kau dustakan,”
tutur Daniel, di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Tiga Bulan Menderita
Daniel menilai, karhutla yang berlangsung selama berbulan-bulan menunjukkan perlunya langkah penanganan yang lebih strategis. Ia mengakui pemerintah telah berupaya mengatasi kebakaran, tetapi langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan dampak asap yang terus membayangi kehidupan warga.
Iklan
Menurut dia, persoalan karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai kebakaran hutan dan lahan. Asap yang ditimbulkan telah merembet ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan masyarakat hingga aktivitas ekonomi di daerah terdampak.
Asap masih tebal, berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat,”
ujarnya.
Desak Status Nasional
Karena itu, Daniel meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional agar pengerahan sumber daya untuk menangani karhutla dapat dilakukan secara lebih luas. Ia menilai, skala dampak yang terjadi membutuhkan respons yang sebanding dengan kondisi di lapangan.
Daniel bahkan menyebut dampak karhutla telah melampaui persoalan domestik. Menurut dia, asap kebakaran juga menjadi persoalan lintas negara sehingga penanganannya perlu melibatkan kerja sama regional.
Dengan waktu yang sudah tiga bulan ini pemerintah harus mengambil langkah strategis salah satu menetapkan status bencana Karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,”
kata Daniel.
Asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Buka Bantuan Asing
Daniel juga membuka kemungkinan keterlibatan bantuan dari negara lain untuk mempercepat penanganan karhutla. Ia menegaskan, penerimaan bantuan internasional bukan berarti pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan, melainkan bentuk kerja sama untuk menghadapi bencana yang dampaknya meluas.
Agar segala kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran, bantuan luar negeri juga kita butuhkan, kita tidak menutup diri, ini bukan menunjukkan pemerintah lemah tapi ini masalah yang sangat besar, dan berdampak antar negara yang butuh kerjasama antar kawasan,”
tuturnya.
Daniel menyebut Malaysia sebagai salah satu negara tetangga yang menurutnya telah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan karhutla. Ia berharap peluang kerja sama tersebut dapat dipertimbangkan untuk mempercepat penanganan kebakaran dan dampak asap.
Evakuasi Kelompok Rentan
Seorang anak yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mendapatkan perawatan dengan nebulizer di Posko Kesehatan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Puskesmas Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/9/2026). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/kye)
Selain mendesak penetapan status bencana nasional, Daniel meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan kelompok rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia. Jika kondisi di wilayah terdampak belum aman, ia mengusulkan agar mereka sementara dievakuasi ke daerah yang bebas dari paparan asap.
Kami atas nama rakyat yang terdampak memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini dengan menetapkan status kebencanaan ini sebagai bencana nasional, bila perlu anak anak kecil orang tua diungsikan dulu ke daerah yang aman dari asap,”
ujarnya.
Daniel menegaskan, perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi situasi tersebut. Ia menggambarkan kondisi di daerah terdampak sebagai keadaan darurat yang tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kesehatan, kehidupan sosial, dan perekonomian warga.
Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhtula,”
