Bandara Riyadh Diserang Tewaskan 13 Orang, DPR Minta Calon Jemaah Umrah Indonesia Waspada
Ia menegaskan, keputusan mengenai keamanan dan keberlanjutan perjalanan ibadah perlu mengacu pada informasi resmi pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Husni, meminta calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk serangan kelompok Houthi di Arab Saudi.
Ia menegaskan, keputusan mengenai keamanan dan keberlanjutan perjalanan ibadah perlu mengacu pada informasi resmi pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi.
Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,”
ujar Husni kepada wartawan, Senin, 12 Oktober 2026.
Husni menjelaskan, perjalanan umrah dari Indonesia umumnya melalui dua bandara utama di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah.
Iklan
Karena itu, menurutnya perkembangan situasi keamanan dan kondisi penerbangan perlu terus dipantau oleh calon jemaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah.
Peringatan tersebut disampaikan di tengah laporan serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Reuters melaporkan, serangan pada Sabtu, 10 Oktober 2026, menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Kelompok Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Situasi keamanan semakin menjadi perhatian setelah serangan kembali dilaporkan terjadi di bandara Riyadh pada Minggu, 11 Oktober 2026. Menurut laporan Reuters, sebuah proyektil menghantam Terminal 4 dan memicu kebakaran. Otoritas Saudi juga melaporkan adanya korban jiwa dan korban luka dalam insiden lanjutan tersebut.
Menanggapi perkembangan itu, Husni mengatakan pemerintah Indonesia perlu terus memantau situasi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, terutama calon jemaah yang akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi.
Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,”
ucapnya.
Husni menilai, meskipun Makkah dan Madinah berada jauh dari Riyadh, potensi meluasnya konflik tetap perlu diantisipasi. Ia meminta aspek keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keberangkatan.
Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,”
Husni menegaskan, pihaknya masih menunggu perkembangan dan pengumuman dari instansi berwenang, terutama Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan perwakilan Indonesia di Jeddah, serta otoritas pemerintah Arab Saudi.
Ia menyebut Komisi VIII DPR RI juga menunggu informasi resmi sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tengah perkembangan keamanan regional.
Hingga terdapat pengumuman resmi mengenai kebijakan perjalanan, calon jemaah diimbau mengikuti informasi dari pemerintah, otoritas Saudi, maskapai, dan penyelenggara perjalanan ibadah.
Calon jemaah juga perlu memastikan status penerbangan sebelum berangkat dan tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.
