Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Sumber: Antara Foto/Muhammad Adimaja)
Kabinet Bayangan dan Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai ‘siswa’ terbaik selama menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) sebelum dicopot Presiden Prabowo Subianto dan digantikan Suahasil Nazara pada September 2026.
Dalam laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran yang disusun Tim Kabinet Bayangan, Purbaya mendapatkan skor 291 berdasarkan data survei masyarakat umum.
Lalu peringkat kedua ditempati Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan skor 140, kemudian dilanjutkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Iklan
Pajak Dinilai Berat
Pedagang melakukan siaran langsung penjualan pakaian melalui aplikasi belanja daring (e-commerce) di gerai Pasar Atjeh, Banda Aceh, Aceh, Kamis (3/9/2026). (ANTARAFOTO/Akramul Muslim/agr)
Tim Kabinet Bayangan turut menyoroti beban pajak yang diterapkan pemerintah. Menurut survei, 82 persen masyarakat mengakui pajak dan pungutan yang diterapkan pemerintah saat ini terlalu berat selama dua tahu belakangan.
Akibat beban pajak yang besar itu, turut berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga. Kebanding tahun lalu, masyrakat menilai 53 persen kondisi tersebut kian memburuk kebanding tahun lalu.
Sementara, 16 persen masyarakat mengaku kondisi ekonomi rumah tangga mereka baik-baik saja.
Artinya jumlah rumah tangga yang ekonominya memburuk lebih dari tiga kali lipat dibandingkan yang membaik,”
ujar Direktur Eksekutif lembaga riset Celios Bhima Yudhistira Adhinegara saat konferensi pers secara daring, Minggu, 11 Oktober 2026.
Fiskal Makin Tertekan
Bhima menyoroti, semenjak Suahasil menggantikan posisi Purbaya insentif pajak justru memboros dan tidak tepat sasaran. Belum lagi rasio pajak yang rendah, perencanaan belanja buruk, serta beban negara dalam mengambil alih utang kereta cepat Whoosh.
Menurutnya, kondisi itu kian memburuk lantaran pembayaran bunga hutang telah menyedot 24 persen dari penerimaan pajak dann tren suku bunga makin tinggi.
Ruang fiskal makin sempit, sementara pemerintah makin bergantung pada surat utang yang mencapai 88 persen dari total utang sebagai sumber utama pembiayaan defisit,”
ucap Bhima.
Siswa membawa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menuju ke dalam kelas di SDN 13 Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (24/8/2026). (ANTARA FOTO/Andry Denisah/YU)
MBG dan KDKMP Didesak Dihentikan
Kondisi kas negara juga diperburuk dengan beban membiayai program prioritas seperti MBG dan Kopdes Merah Putih tanpa ada persetujuan dari DPR.
Bhima mendesak pemerintah untuk menghentikan kedua program tersebut serta melakukan renegosiasi utang termasuk debt swap dan penghapusan hutang.
Lalu mempertajam insentif fiskal ke industri padat karya dan cegah kebocoran pajak di hilirisasi mineral.
