Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mendesak pemerintah menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi menyusul rangkaian serangan kelompok Houthi yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan bantuan bagi jemaah umrah Indonesia yang gagal berangkat atau tertahan akibat gangguan penerbangan.
Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,”
kata Sukamta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Sukamta menilai, situasi tersebut membutuhkan respons cepat dari pemerintah, bukan sekadar imbauan agar WNI memantau jadwal penerbangan.
Iklan
Menurutnya, pendataan warga terdampak, layanan konsuler, hingga fasilitasi jemaah yang perjalanannya terganggu harus dipastikan berjalan dengan jelas.
Serangan di Bandara Internasional King Khalid terjadi berulang kali pada akhir pekan. Laporan mengenai serangan pada Sabtu, 10 Oktober 2026, menyebut 13 orang meninggal dunia dan 309 orang terluka.
Serangan berikutnya pada Minggu, 11 Oktober 2026, dilaporkan menewaskan satu orang dan melukai 11 lainnya.
Hingga Minggu, 11 Oktober 2026, malam waktu Arab Saudi, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh menyatakan belum ada WNI yang teridentifikasi menjadi korban.
Perwakilan Indonesia melakukan penelusuran melalui sejumlah jalur untuk memastikan kondisi warga Indonesia di wilayah tersebut.
KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid,”
ujar Sukamta.
Meski belum ada WNI yang dilaporkan menjadi korban dalam pendataan awal tersebut, Sukamta meminta pemantauan tidak berhenti pada pemeriksaan korban langsung.
Jemaah umrah dan pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan juga perlu mendapat perhatian.
Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,”
lanjut politikus PKS itu.
KBRI Riyadh juga telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau PMI yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid.
Sementara itu, otoritas Arab Saudi memperpanjang penutupan bandara tersebut hingga setidaknya Sabtu, 17 Oktober 2026, di tengah berlanjutnya serangan.
Sukamta mengatakan, Komisi I DPR akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, serta KJRI Jeddah.
Pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan WNI yang terdampak memperoleh informasi dan bantuan yang dibutuhkan.
Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,”
jelas Sukamta.
Ia juga meminta pemerintah menetapkan indikator untuk mengevaluasi respons di lapangan. Indikator tersebut antara lain kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah umrah dan PMI, akses terhadap layanan, serta penyelesaian pengaduan warga.
Dengan ukuran yang jelas, koordinasi lintas lembaga benar-benar berjalan atau masih menyisakan celah yang menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal,”
ungkapnya.
Di sisi lain, KBRI Riyadh telah mengimbau WNI untuk memeriksa dan mengonfirmasi jadwal penerbangan langsung kepada maskapai sebelum berangkat ke bandara.
Jemaah umrah juga diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta memantau informasi resmi dari KBRI, pengelola bandara, dan maskapai.
Namun, Sukamta menilai imbauan tersebut perlu dibarengi langkah konkret untuk menangani jemaah yang gagal berangkat.
Ia mencontohkan sejumlah calon jemaah umrah yang tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin, 12 Oktober 2026, akibat penutupan bandara di Riyadh.
Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,”
tutur Sukamta.
Sukamta turut meminta pemerintah menyiapkan skenario jika gangguan penerbangan berlangsung lebih lama, termasuk dukungan bagi jemaah yang tertahan, lansia, kelompok rentan, dan warga dengan kebutuhan kesehatan khusus.
Ia mengingatkan agar penanganan dilakukan tanpa memicu kepanikan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah tentu perlu dihormati. Namun, ketika situasi keamanan memburuk, keputusan perjalanan harus mempertimbangkan perkembangan faktual dan arahan otoritas yang berwenang,”
