Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan tak hanya mengancam kesehatan masyarakat akibat kabut asap, tetapi juga mengganggu penghidupan jutaan warga.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat selama karhutla berlangsung. Sebab, keluarga terdampak harus menghadapi risiko kehilangan pendapatan, mengatur pengasuhan anak, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam situasi yang tidak menentu.
Ia menilai, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan warga memperoleh dukungan untuk bertahan hidup dan memulihkan kondisi ekonomi setelah bencana.
Iklan
Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,”
ucap Puan di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Kesulitan Jaga Aktivitas Sehari-hari
Sejumlah pengendara melintas di atas jembatan layang simpang Jakabaring yang tertutup kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/6/2026). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.)
Puan menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang masih harus menghadapi kabut asap. Menurutnya, karhutla berkepanjangan membuat keluarga tidak hanya berhadapan dengan ancaman kesehatan, tetapi juga kesulitan mempertahankan aktivitas sehari-hari.
Keadaan Karhutla yang berlangsung berkepanjangan memengaruhi kemampuan keluarga menjalani kehidupan sehari-hari,”
tuturnya.
Ia mengingatkan, dampak bencana bisa berbeda bagi setiap keluarga. Pekerja harian berisiko kehilangan pendapatan ketika aktivitas harus dihentikan, orang tua perlu menyesuaikan pengasuhan anak, sedangkan pelaku usaha kecil menghadapi penurunan kegiatan ekonomi.
Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,”
ucap Puan.
12,5 Juta Jiwa Terdampak
Seorang anak yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mendapatkan perawatan dengan nebulizer di Posko Kesehatan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Puskesmas Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/9/2026). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/kye)
Besarnya dampak karhutla tergambar dalam data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disebut mencatat sekitar 12,5 juta jiwa terdampak kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Selain menghadapi persoalan kesehatan dan lingkungan, sebagian warga juga dilaporkan harus bertahan di lokasi pengungsian.
Kemenkes mencatat 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla selama periode Agustus hingga 21 September 2026.
Angka tersebut berasal dari tujuh provinsi prioritas penanganan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sebanyak 40.363 balita juga tercatat mengalami ISPA.
Dalam laporan per 9 September 2026, Kemenkes mencatat empat orang meninggal dunia akibat dampak karhutla, yakni tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat.
Laporan tersebut menyebut gangguan pernapasan akut, termasuk ISPA dan sesak napas, sebagai penyebab yang umumnya berkaitan dengan kematian tersebut.
Asap Meluas ke Luar Indonesia
Asap penuhi kota Singapura, Oktober 2026. (Strait Times)
Dampak kabut asap bahkan dilaporkan meluas hingga ke luar Indonesia. Tiga kakak beradik di Johor, Malaysia, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan yang disebut berkaitan dengan kondisi asap pekat.
Otoritas Malaysia juga diketahui menghentikan kegiatan belajar mengajar akibat kabut asap yang melanda wilayah tersebut.
Melihat dampak yang meluas, Puan meminta pemerintah pusat dan daerah menyusun langkah penanganan yang menghubungkan pengendalian karhutla dengan perlindungan masyarakat. Ia menilai, koordinasi antarlembaga perlu diperjelas agar bantuan tidak terputus ketika kondisi bencana berubah.
Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan,”
tegas Puan.
Menurut Puan, kebijakan penanganan juga perlu memperhitungkan konsekuensi ekonomi ketika masyarakat diminta membatasi aktivitas demi keselamatan.
Karena itu, dukungan terhadap keluarga harus berjalan beriringan dengan penerapan arahan keselamatan, bukan baru dipikirkan setelah dampak ekonomi telanjur membesar.
Ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarganya perlu dipikirkan bersamaan. Kepastian itu akan membantu masyarakat menjalani keputusan Pemerintah dengan lebih tenang,”
ungkapnya.
Pastikan Bantuan Diberikan
Mahasiswa di Kalimantan Tengah antre mengambil paket bantuan sembako imbas bentuk bantuan karhutla. ANTARA FOTO/Auliya Rahman.
Puan turut meminta pemerintah memastikan bantuan menjangkau rumah tangga yang paling terdampak, termasuk keluarga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi kemudian kehilangan penghasilan atau menghadapi tambahan pengeluaran akibat karhutla.
Penilaian perlu memperhatikan perubahan keadaan akibat Karhutla, termasuk rumah tangga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhannya tetapi kemudian kehilangan penghasilan atau menghadapi tambahan pengeluaran,”
jelas eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Ia juga mengingatkan agar penghentian atau pengurangan bantuan tidak hanya didasarkan pada membaiknya kondisi udara. Pemerintah perlu menilai apakah warga benar-benar sudah mampu kembali bekerja, menjalankan usaha, dan memenuhi kebutuhan keluarganya sebelum mengurangi dukungan pemulihan.
Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat,”
ucap Puan.
Di sisi lain, Puan menyampaikan penghargaan kepada petugas, relawan, dan masyarakat yang terus membantu penanganan karhutla. Ia memastikan DPR melalui komisi terkait akan mengawal pelaksanaan penanganan sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk memastikan perlindungan bagi warga tetap berlanjut selama proses pemulihan.
DPR juga akan memperhatian keselarasan keputusan Pemerintah dan kesinambungan perlindungan agar perubahan tahap penanganan tetap memberi kepastian bagi masyarakat,”
