Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji perluasan jaringan internet tetap atau fixed broadband untuk menekan biaya berlangganan internet di Indonesia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah menargetkan layanan internet berkecepatan 100 Mbps dapat dinikmati masyarakat dengan tarif sekitar Rp100 ribu per bulan.
Jadi kita ingin ongkosnya juga semakin rendah dengan memperkuat fixed broadband, bukan cuma mobile broadband. Sekarang fixed broadband kita penetrasinya kurang lebih 22 persen dari total konektivitas yang ada,”
kata Nezar usai acara Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 14 Oktober 2026.
Nezar menjelaskan, penetrasi fixed broadband di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 22 persen dari total konektivitas.
Iklan
Pemerintah ingin meningkatkan angka tersebut hingga sekitar 50 persen agar akses internet rumah tangga semakin luas dan terjangkau.
Menurutnya, perluasan jaringan internet tetap menjadi salah satu opsi untuk menurunkan biaya langganan yang masih membebani masyarakat.
Ia menyebut data International Telecommunication Union (ITU) menunjukkan keterjangkauan layanan internet masih menjadi tantangan di Indonesia.
Jadi kita punya target untuk 100 Mbps paling tidak bisa bayar cuma 100 ribu karena saat ini ongkos untuk langganan internet di Indonesia itu menurut data dari ITU itu masih tinggi,”
jelasnya.
Nezar menilai, biaya berlangganan internet perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Ia menyebut pendapatan per kapita Indonesia yang mendekati 5.000 dolar AS menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai keterjangkauan tarif internet.
Dikatakannya, biaya langganan yang saat ini berada di kisaran Rp300 ribu per bulan masih perlu ditekan.
Biayanya masih terlalu mahal, sehingga kita butuh perluasan jaringan, terutama fixed broadband, sehingga kita bisa tekan biayanya,”
tegas Nezar.
Di luar persoalan harga, pemerintah juga menghadapi tantangan pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
Meski cakupan jaringan 4G telah menjangkau sekitar 97 persen wilayah berpenghuni, sejumlah kawasan dengan populasi kecil masih belum memperoleh layanan secara memadai.
Untuk memperluas jangkauan, Komdigi memasukkan kewajiban pembangunan jaringan di wilayah yang membutuhkan konektivitas dalam kebijakan lelang spektrum frekuensi.
Melalui skema tersebut, operator yang memenangkan spektrum diharapkan tidak hanya memperkuat layanan di wilayah yang menguntungkan secara komersial, tetapi juga memperluas konektivitas ke daerah yang selama ini tertinggal.
Kita mewajibkan semua pemenang-pemenang spektrum untuk pembangunan koneksi 4G maupun 5G untuk memperhatikan daerah-daerah ini,”
ungkap Nezar.
Komdigi juga mendorong percepatan pengembangan jaringan 5G. Nezar menyebut penetrasi teknologi tersebut masih berada di kisaran 8,5 persen sehingga perlu ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan konektivitas masyarakat dan perkembangan aktivitas digital.
Kita menginginkan itu bisa ditingkatkan dan juga untuk memperkuat konektivitas di daerah-daerah yang populasinya padat tetapi ongkosnya masih mahal,”
bebernya.
Nezar menegaskan, pengembangan jaringan tetap dan seluler perlu berjalan beriringan. Pemerintah berharap peningkatan penetrasi fixed broadband dapat memperluas akses sekaligus menekan biaya yang harus dibayar masyarakat.
Kita berharap ini bisa ditingkatkan sampai sekitar 50-an persen, sehingga dengan fixed broadband kita bisa mendapatkan keuntungan aksesibilitas yang lebih luas, termasuk di sini untuk memenuhi inklusivitas, sehingga semua elemen masyarakat bisa menikmati dan mengakses jaringan ini dengan murah,”
