Sejumlah pengendara melintas di atas jembatan layang simpang Jakabaring yang tertutup kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/6/2026). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.)
Pemerintah diminta terbuka menerima bantuan internasional untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dampak asapnya meluas hingga ke negara tetangga.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, penanganan bencana harus mengutamakan keselamatan masyarakat, bukan gengsi pemerintah, terlebih ketika dampaknya membutuhkan kerja sama lintas negara.
Ini sudah menjadi bencana internasional,”
kata Daniel, Rabu, 14 Oktober 2026.
Dikatakan Daniel, solidaritas negara lain, termasuk melalui kerja sama ASEAN seharusnya dipandang sebagai dukungan kemanusiaan untuk mempercepat penanganan karhutla.
Iklan
Menurut dia, dampak kebakaran dan kabut asap tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga berpotensi meluas ke negara-negara tetangga.
Ia menegaskan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah melindungi warga yang terdampak. Penanganan perlu mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, pengendalian asap, hingga upaya pemadaman kebakaran yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, mulai dari perlindungan kesehatan hingga penanganan asap dan kebakaran yang mengancam aktivitas sehari-hari. Masyarakat enggak peduli angka, masyarakat peduli itu tindakannya, negara hadir,”
tegasnya.
Daniel menilai, keterbukaan terhadap bantuan internasional tidak semestinya dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan negara.
Sebaliknya, kerja sama dengan negara lain dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan bencana dan mengurangi penderitaan masyarakat.
Selain meminta bantuan internasional, Daniel menyoroti tanggung jawab perusahaan pemegang konsesi yang diduga berkontribusi terhadap persoalan kebakaran.
Ia menyebut perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk yang memiliki keterkaitan dengan pihak dari Singapura dan Malaysia, harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar hukum.
Menurut Daniel, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
Pemerintah juga perlu memastikan proses penegakan hukum berjalan serius agar kebakaran yang berulang tidak terus membebani warga dan lingkungan.
Penegakan hukum memang berjalan, tetapi tidak dengan serius,”
ucap Daniel.
Ia mengingatkan, penegakan hukum yang lemah berisiko membuat pelaku tidak jera. Karena itu, tindakan hukum perlu dilakukan secara tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, tanpa memandang latar belakang maupun asal perusahaan.
Daniel kembali meminta pemerintah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas di tengah kondisi karhutla yang semakin sulit.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat akibat bencana tersebut.
Jangan sampai ini mengambil keuntungan di tengah kesengsaraan masyarakat,”
