Presiden Prabowo Subianto memeluk seorang anak usai memimpin rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bay/YU)
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas (hotspot) penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Alex, pemerintah tidak boleh membiarkan dugaan keterlibatan perusahaan dalam bencana ekologis tersebut terus menjadi polemik tanpa kejelasan. Desakan itu muncul ketika karhutla masih melanda sejumlah wilayah Indonesia hingga pertengahan Oktober 2026.
Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,”
kata Alex di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.
Data Walhi
Foto udara asap membubung di lahan gambut yang terbakar di Sungai Gelam, Muaro Jambi, Jambi, Kamis (3/9/2026). ( ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/wsj.)
Politikus PDI Perjuangan itu merujuk pada data yang diungkap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace Indonesia. Kedua organisasi lingkungan tersebut mengidentifikasi 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura serta dikaitkan dengan karhutla di Indonesia.
Iklan
Alex menilai temuan tersebut harus ditindaklanjuti secara terbuka oleh pemerintah. Pembukaan data dinilai penting agar publik mengetahui perusahaan yang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas kebakaran.
Selain itu, transparansi diperlukan agar dugaan yang berkembang di masyarakat dapat diperiksa berdasarkan bukti, bukan sekadar menjadi bahan spekulasi.
Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait karhutla di Indonesia,”
ujarnya.
Asap Melintasi Negara
Kabut asap akibat karhutla Indonesia
Menurut Alex, keterbukaan pemerintah juga diperlukan untuk mencegah persoalan karhutla berkembang menjadi aksi saling tuding antarnegara.
Pasalnya, kabut asap akibat kebakaran di Indonesia turut dirasakan negara lain dan memicu kritik terhadap penanganan karhutla di dalam negeri.
Ia menyoroti munculnya meme mengenai jerebu atau kabut asap di negara tetangga. Bagi Alex, fenomena tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan domestik, melainkan juga menyangkut hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan.
Terlebih, jiran sudah mengolok-olok kita dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus karhutla kita ini,”
kata Ketua DPD PDIP Sumatera Barat tersebut.
Jangan Sekadar Jargon
Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan saat kegiatan penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/agr)
Alex meminta pemerintah tidak berhenti pada pernyataan bahwa karhutla merupakan ancaman serius. Menurut dia, diperlukan langkah konkret untuk mengungkap penyebab kebakaran, memeriksa pihak-pihak yang diduga terkait, serta memastikan penegakan hukum berjalan apabila ditemukan pelanggaran.
Desakan tersebut juga berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai ancaman terorisme ekologi dalam rapat terbatas pada 16 September 2026.
Alex menilai penggunaan istilah tersebut harus diikuti kebijakan nyata, termasuk transparansi mengenai perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,”
