Seorang anak yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mendapatkan perawatan dengan nebulizer di Posko Kesehatan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Puskesmas Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/9/2026). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/kye)
Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat kian mengkhawatirkan. Sebanyak 283 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di tujuh provinsi terdampak karhutla, dengan lebih dari 63 ribu kasus di antaranya dialami balita.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah segera menyediakan tempat perlindungan dengan udara bersih atau Clean Air Shelters. Menurutnya, fasilitas ini penting untuk melindungi masyarakat dari paparan asap selama karhutla belum tertangani sepenuhnya.
Ini bukan lagi sekadar bencana karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat,”
kata Charles di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.
Perlu Perlindungan Khusus
Pengendara motor melintas di Jembatan Kahayan yang diselimuti asap di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (ANTARA FOTO/Auliya Rahman/bar)
Menurut Charles, pemerintah perlu memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, mulai dari balita, ibu hamil, lansia, hingga masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan. Mereka berisiko mengalami gangguan kesehatan ketika terus terpapar kabut asap.
Iklan
Ancaman tersebut tidak serta-merta hilang ketika masyarakat berada di dalam rumah. Partikel halus PM2.5 dari asap kebakaran dapat masuk melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi sehingga udara di dalam rumah belum tentu aman untuk dihirup.
Di luar rumah menghirup asap. Di dalam rumah pun masih terpapar. Lalu ke mana rakyat harus berlindung?”
ujarnya.
Charles mengusulkan pemerintah pusat dan daerah mengoptimalkan fasilitas publik, seperti sekolah dan kantor pemerintahan, untuk dijadikan tempat perlindungan udara bersih.
Ruangan tersebut perlu dilengkapi penyaring udara berteknologi High Efficiency Particulate Air (HEPA) guna membantu menyaring partikel asap.
Fasilitas itu dapat digunakan sebagai tempat berlindung sementara bagi masyarakat selama kualitas udara masih membahayakan kesehatan. Dengan begitu, warga memiliki alternatif tempat yang lebih aman untuk mengurangi paparan asap,”
paparnya.
Jangan Tunggu Kebakaran Padam
Siswa berjalan di halaman sekolah sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 4 Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (21/8/2026). (ANTARA FOTO/Auliya Rahman/YU)
Charles menegaskan, pemerintah tidak seharusnya menunggu hingga kebakaran padam untuk memberikan perlindungan kesehatan. Upaya pemadaman perlu berjalan bersamaan dengan langkah konkret untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap masyarakat.
Selain menyediakan fasilitas, pemerintah juga diminta memastikan penyaring udara berfungsi optimal dan kualitas udara di dalam ruangan dipantau secara berkala.
Akses terhadap tempat perlindungan tersebut pun harus diberikan secara gratis agar masyarakat tidak terbebani biaya tambahan.
Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya,”
kata Charles.
Ia menilai, ketidakpastian mengenai waktu berakhirnya karhutla tidak boleh menjadi alasan untuk menunda perlindungan bagi warga.
Selama asap masih mengancam kesehatan, Charles menegaskan, pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap udara yang lebih bersih.
Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!”
