Seorang Bintara Pembina Gedung Koperasi Merah Putih Kelurahan Baruga yang telah rampung dibangun di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/2/2026). Kementerian Koperasi menyatakan telah selesai membangun sebanyak 1.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari target 80 ribu unit. (ANTARA FOTO/Andry Denisah/foc.)
Pelibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam penyaluran gaji dan dana pensiun aparatur sipil negara (ASN) berpotensi memicu persaingan dengan perbankan, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan PT Pos Indonesia.
Pengamat ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai skema tersebut perlu dirancang secara transparan agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak seimbang.
Jika koperasi memperoleh akses penyaluran gaji dan pensiun terutama karena penugasan pemerintah, sementara bank dan PT Pos harus bersaing berdasarkan efisiensi dan kualitas layanan, maka persaingannya berpotensi tidak seimbang,”
kata Ronny pada Owrite, Jumat, 16 Oktober 2026.
Ronny menjelaskan, koperasi, perbankan, dan PT Pos pada dasarnya dapat berjalan berdampingan dalam layanan pembayaran.
Namun, persoalan dapat muncul apabila koperasi memperoleh akses penyaluran melalui penugasan pemerintah, sedangkan penyedia layanan lain harus mengandalkan efisiensi dan kualitas layanan untuk bersaing.
Ia menambahkan, perbankan telah memiliki infrastruktur pembayaran, sistem pengendalian risiko, serta pengalaman mengelola transaksi dalam skala besar.
Karena itu, pelibatan KDKMP perlu memperhitungkan kapasitas dan peran masing-masing penyedia layanan agar tidak menimbulkan distorsi persaingan.
Potensi ketimpangan, menurut Ronny, juga perlu diantisipasi apabila koperasi memperoleh dukungan pembiayaan atau fasilitas pemerintah yang tidak tersedia secara setara bagi pelaku usaha lain.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi persaingan dalam memperoleh transaksi rutin sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah.
Ronny menilai, pemerintah perlu memperjelas posisi KDKMP dalam skema penyaluran gaji dan dana pensiun ASN.
Hal itu penting karena terdapat perbedaan antara koperasi yang berperan sebagai agen pembayaran, mitra layanan, dan pengelola rekening.
Ketiganya memiliki konsekuensi regulasi dan risiko yang berbeda,”
ucapnya.
Menurutnya, kejelasan peran tersebut diperlukan untuk menentukan pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta manfaat ekonomi yang diterima setiap pihak.
Dengan begitu, pelibatan koperasi tidak serta-merta menggeser peran perbankan maupun PT Pos, tetapi dapat membuka ruang kemitraan dengan dasar operasional dan regulasi yang jelas.
Salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah kemitraan antara koperasi dan lembaga keuangan yang telah memiliki infrastruktur pembayaran.
Skema tersebut dinilai dapat memperluas layanan koperasi tanpa harus mengambil alih seluruh fungsi yang selama ini dijalankan lembaga keuangan formal.
Ronny menegaskan, persaingan dalam layanan pembayaran seharusnya tetap bertumpu pada efisiensi, keamanan, kemudahan akses, dan perlindungan konsumen.
Ia pun menilai kemitraan dapat menjadi pilihan yang realistis selama pembagian tanggung jawab dan manfaat ekonomi diatur secara terbuka.
Justru model kemitraan dengan bank atau PT Pos bisa menjadi pilihan yang lebih realistis, selama pembagian tanggung jawab dan manfaat ekonominya transparan,”
