Dua Tahun Prabowo-Gibran, Amnesty Soroti Perluasan Peran TNI di Ranah Sipil

Polanya sama, perusahaan mendapat konsesi di bawah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan seringkali melibatkan aparat dalam proses pengelolaannya, berakibat masyarakat kehilangan hak dasarnya, termasuk tanah dan sumber kehidupan,”

tulis Amnesty.

Organisasi tersebut mencontohkan persoalan di sejumlah wilayah, mulai dari tambang emas di Nabire dan Mimika, hilirisasi nikel di Morowali dan Halmahera, pertambangan batu bara di Kalimantan, hingga ekspansi perkebunan sawit dan tebu di Merauke, Papua Selatan.

Kerusakan Lingkungan

Dalam kasus-kasus tersebut, Amnesty menyoroti dugaan kerusakan lingkungan, konflik lahan adat, serta kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak proyek. 

Di Merauke, misalnya, Amnesty menyebut ribuan hektare hutan adat masyarakat Malind dialihkan untuk industri sawit dan tebu tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) dari masyarakat terdampak.

Amnesty menilai perluasan peran militer di ranah sipil juga berkaitan dengan kebijakan dan legislasi strategis yang dibuat tanpa partisipasi publik yang bermakna.

Organisasi itu pun mendesak pemerintah menghentikan perluasan penempatan anggota TNI dan Polri aktif dalam jabatan maupun urusan sipil, mengevaluasi revisi UU TNI dan UU Polri, serta menghentikan pembangunan Kodam baru.