Greenpeace Gelar Aksi di HI: Eddy Soeparno Pasang Badan Bela Kinerja Pemerintah
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah mempercepat transisi energi dan penanganan krisis iklim melalui sejumlah program dan kebijakan.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, merespons aksi Greenpeace yang membentangkan dua spanduk raksasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dua spanduk itu bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Ia mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah mempercepat transisi energi dan penanganan krisis iklim melalui sejumlah program dan kebijakan. Eddy menyebut, energi bersih dan penanganan perubahan iklim menjadi prioritas pemerintah.
Memang ada sejumlah program dan tantangan pengendalian krisis iklim, krisis energi, krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini. Namun demikian saya berkeyakinan bahwa upaya sungguh-sungguh dan cepat yang tengah dijalankan pemerintah dalam rangka menghadirkan energi bersih, energi hijau serta mengendalikan dampak krisis iklim merupakan prioritas yang tidak perlu diragukan lagi,”
ucap Eddy, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurut dia, komitmen tersebut tidak hanya disampaikan, tetapi juga mulai diwujudkan melalui kebijakan dan langkah konkret.
Iklan
Sejak saya menangani kebijakan dan regulasi terkait transisi energi, pemerintah Presiden Prabowo-lah yang tidak saja memberikan komitmen, namun aksi nyata untuk mempercepat transisi energi nasional yang berbasis fosil, menuju energi baru dan terbarukan (EBT),”
katanya.
Ia merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional sebagai salah satu landasan percepatan transisi energi.
Kebijakan itu, menurut Eddy, menempatkan transisi energi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi sekaligus upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.
Lebih jauh, Eddy menuturkan, pemerintah juga mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk melalui target pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Saat ini kita tengah bergegas untuk membangun proyek PLTSurya 100 GW, mempercepat pengembangan energi geothermal, energi angin, nuklir, hidrogen dan lainnya, yang semuanya merupakan bagian dari komitmen kuat pemerintah untuk mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang selama ini disebabkan oleh pembakaran energi fosil,”
paparnya.
Di sektor lingkungan, Eddy menyebut pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Upaya itu mencakup penanganan sampah, reforestasi, serta perlindungan kawasan mangrove yang berperan menyerap karbon.
Meski demikian, Eddy mengakui tantangan krisis iklim, energi, dan lingkungan masih besar. Karena itu, ia menilai kebijakan pemerintah perlu diperkuat dengan landasan hukum yang dapat memastikan penanganan krisis iklim berjalan secara berkelanjutan.
Selain melaksanakan akselerasi transisi energi, pemerintah juga mencegah dampak dari krisis iklim melalui berbagai upaya, diantaranya penanganan darurat sampah, reforestasi dan perlindungan mangrove, termasuk yang sangat penting adalah menghadirkan legislasi untuk mengedalikan krisis iklim yang kita hadapi,”
tambahnya.
Soroti RUU Pengendalian Perubahan Iklim
Salah satu yang disorot ialah Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan. Regulasi tersebut diharapkan mengatur upaya pengendalian, penanganan, hingga pemulihan dampak krisis iklim dengan memperhatikan aspek keadilan.
Hadirnya legislasi yang mengawal pengendalian krisis iklim akan menjadi prioritas kami, agar bisa segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu yang tidak terlalu lama,”
ujar Eddy.
Sebagai anggota MPR sekaligus politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy menyatakan DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi untuk memastikan pengurangan emisi gas rumah kaca berjalan efektif.
Menurut dia, upaya tersebut perlu dilakukan melalui percepatan transisi energi, konservasi lingkungan, peningkatan penyerapan karbon, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Eddy juga menekankan penanganan krisis iklim tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata.
Dekarbonisasi dan aksi iklim hanya akan berhasil jika seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil, dunia usaha dan lainnya bekerja sama dan bahu membahu membangun masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang,”
