Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

DPR Ingatkan Pemerintah: Jangan Baper Negara Tetangga Protes Asap Karhutla

DPR mendorong pemerintah memanfaatkan kerja sama ASEAN untuk memperkuat penanganan karhutla. Singapura tawarkan bantuan.

Pengunjuk rasa mengikuti aksi peringatan pemerintahan dua tahun Prabowo-Gibran di Tugu Tani, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Pengunjuk rasa mengikuti aksi peringatan pemerintahan dua tahun Prabowo-Gibran di Tugu Tani, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.)

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak defensif menghadapi protes negara tetangga yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan Indonesia perlu mengakui efek yang ditimbulkan dan mengedepankan diplomasi terbuka.

Kabut asap yang meluas hingga Malaysia dan Singapura menunjukkan penanganan karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan dalam negeri. Dampaknya telah melintasi batas negara dan mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan.

“Ada protes dari masyarakat negara tetangga itu merupakan hal yang sangat wajar. Karhutla tidak terjadi di negara mereka, melainkan di Indonesia, tetapi mereka ikut merasakan imbas,”

kata Junico, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Jangan Bela Diri Melulu

Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Nico itu menegaskan pemerintah perlu merespons kritik dengan terbuka. Terlebih, karhutla 2026 berlangsung parah dan berkepanjangan. Pendekatan diplomatik perlu mengutamakan pengakuan atas dampak yang ditimbulkan, bukan justru sibuk membela diri ketika negara lain menyampaikan keberatan.

Iklan

“Pemerintah seharusnya menanggapi dengan rendah hati, bukan malah defensif. Lakukan upaya diplomasi yang bersahabat. Saat (Indonesia) salah, tundukkan kepala dan meminta maaf. Itu jauh lebih terhormat,”

tutur Nico. 

Kementerian Luar Negeri dapat menyelaraskan komunikasi diplomatik dengan kementerian dan lembaga yang menangani karhutla. Respons pemerintah di tingkat internasional harus sejalan dengan langkah penanganan kebakaran di dalam negeri.

Ia mendorong pemerintah memanfaatkan kerja sama ASEAN untuk memperkuat penanganan karhutla. Perhatian Nico tertuju pada tawaran bantuan Singapura dan rencana negara-negara ASEAN membahas penanganan kabut asap lintas batas dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri pada November 2026. peluang kerja sama tersebut perlu ditindaklanjuti.

“Kerja sama kawasan perlu menghasilkan manfaat yang dapat digunakan di lapangan. Pemerintah perlu memperjelas kebutuhan Indonesia dan memastikan setiap dukungan memiliki tujuan serta mekanisme pelaksanaan yang jelas,”

ujar dia.

Komplain

Selain diplomasi antarnegara, Nico meminta pemerintah memperhatikan suara masyarakat sipil yang membawa persoalan karhutla ke forum internasional. Salah satunya melalui surat terbuka Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Surat tersebut menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, serta hak warga untuk mendapatkan udara bersih. Bagi Nico penyampaian keluhan hingga ke tingkat regional perlu menjadi pengingat agar pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan dalam negeri.

“Jika masyarakat mengadu ke organisasi luar, artinya mereka merasa tidak didengar di dalam negeri,”

ucap dia.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.