Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Bantah Takedown Konten Karhutla, Meutya Malah Soroti Transparansi Algoritma Medsos

Pemerintah klaim informasi seputar karhutla justru memegang peranan krusial sebagai masukan dalam proses penanganan di lapangan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berjalan usai memberikan keterangan pers soal perkembangan implementasi PP Tunas di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berjalan usai memberikan keterangan pers soal perkembangan implementasi PP Tunas di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Rabu (7/10/2026). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara tegas membantah adanya kebijakan penurunan konten (takedown) maupun permintaan penghapusan informasi di media sosial terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk menenangkan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan pembatasan informasi karhutla. 

Kemkomdigi telah melakukan penjelasan awal melalui tim kami di Kemkomdigi, dan ini kami jelaskan lagi bahwa tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,”

kata Meutya dalam keterangan video resmi, dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.

Informasi Bukan Ancaman

Kobaran api membakar lahan di Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (18/10/2026).
Kobaran api membakar lahan di Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (18/10/2026). (ANTARA FOTO/Auliya Rahman/kye)

Pemerintah menilai informasi seputar karhutla justru memegang peranan krusial sebagai masukan dalam proses penanganan di lapangan. 

Iklan

Sebagai bentuk transparansi dan dukungan komunikasi publik, pemerintah bahkan turut menyebarluaskan informasi penanganan karhutla melalui berbagai kanal media sosial resmi pemerintah. 

Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla,”

tegasnya. 

Algoritma Jadi Sorotan

Terkait dugaan pembatasan informasi oleh platform digital akibat penerapan pedoman komunitas (community guidelines), Kemkomdigi mendesak agar perusahaan teknologi meningkatkan akuntabilitas serta transparansi algoritma mereka. 

Terkait algoritma yang diduga membatasi informasi karhutla atas dasar community guidelines platform, Kemkomdigi justru terus mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform. Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di sosial media, seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata,”

tutur Meutya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.