Sistem Korup Bisa Mengikis Integritas, Penyimpangan Kecil jadi Pintu Masuk
Korupsi tidak selalu berawal dari karakter buruk, tetapi juga dapat berkembang ketika penyimpangan kecil dibiarkan hingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Sosiolog Jannus TH Siahaan menilai lingkungan kekuasaan dengan budaya koruptif dapat mengikis integritas seseorang, termasuk mereka yang sebelumnya dikenal memiliki reputasi baik.
Korupsi tidak selalu berawal dari karakter buruk, tetapi juga dapat berkembang ketika penyimpangan kecil dibiarkan hingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Menurut Jannus, perubahan perilaku tersebut dapat terjadi ketika individu memasuki lingkungan yang memberikan insentif, tekanan, dan pembenaran terhadap tindakan koruptif.
Iklan
Dalam situasi itu, integritas pribadi menghadapi tantangan bukan hanya dari godaan keuntungan, melainkan juga dari kebiasaan dan tuntutan lingkungan.
Salah satu mekanisme yang menjelaskan proses tersebut adalah normalisasi penyimpangan. Praktik yang awalnya dianggap sebagai pelanggaran dapat perlahan diterima ketika terus terjadi tanpa teguran atau konsekuensi.
Ketika seseorang memasuki organisasi tempat pelanggaran kecil dianggap lumrah, uang rokok, fasilitas, gratifikasi, ia mulai menoleransi praktik yang sebelumnya ditolaknya,”
kata Jannus kepada Owrite, Kamis, 29 Oktober 2026.
Berkembang Bertahap
Ia menjelaskan, penyimpangan dapat berkembang secara bertahap, mulai dari kompromi kecil dan penerimaan fasilitas hingga keterlibatan dalam pelanggaran yang lebih besar. Proses ini membuat batas antara perilaku yang dapat diterima dan tindakan yang melanggar aturan semakin kabur.
Selain pembiaran terhadap pelanggaran, tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok juga dapat memengaruhi perilaku seseorang. Individu yang menolak praktik koruptif berisiko dikucilkan, kehilangan dukungan, atau dianggap tidak mampu bekerja sama,”
katanya.
Jannus juga menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan organisasi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu.
Sistem yang buruk akan mengalahkan orang baik jika sistem itu memberikan biaya tinggi bagi yang menolak,”
Di sisi lain, keterlibatan dalam korupsi juga dapat berlangsung melalui pembenaran terhadap tindakan sendiri. Pelaku mungkin menganggap uang yang diterima sebagai kompensasi, meyakini penyimpangan dilakukan demi kepentingan organisasi, atau merasa tindakannya dapat dibenarkan karena orang lain melakukan hal serupa.
Menurutnya, pelaku tidak selalu kehilangan kemampuan membedakan benar dan salah. Sebaliknya, mereka dapat membangun alasan untuk membenarkan tindakan yang sebelumnya dianggap keliru.
Dengan kata lain, pelaku tidak selalu kehilangan kemampuan membedakan yang benar dan yang salah, terkadang ia justru membangun pembenaran agar bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap salah,”
bebernya.
Kekuasaan dan Merasa Kebal Hukum
Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kekuasaan dan munculnya rasa kebal terhadap konsekuensi hukum. Ketika seseorang memiliki kewenangan besar, akses terhadap sumber daya, serta kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan, ia dapat mulai merasa bahwa aturan bisa dinegosiasikan atau dirinya tidak akan tersentuh hukum.
Karena itu, Jannus menegaskan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan asumsi bahwa pemimpin dengan reputasi baik otomatis akan menghasilkan organisasi yang bersih. Integritas individu perlu didukung oleh sistem yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Orang berintegritas pun membutuhkan sistem yang menjaga integritasnya,”
ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi, pengawasan independen, perlindungan terhadap pelapor, rotasi pada posisi rawan, serta penegakan aturan yang konsisten. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar perilaku individu tidak sepenuhnya ditentukan oleh tekanan dan insentif dari lingkungan tempatnya bekerja.
“Integritas individu dan integritas sistem harus berjalan beriringan. Sistem yang buruk dapat mengikis integritas, sedangkan sistem yang baik dapat memperkuat perilaku etis sekaligus membatasi penyalahgunaan kewenangan,”
