Dia berpendapat keterlambatan pembayaran hak tenaga pendidik seperti ini seharusnya dapat dihindari, bahkan pembayaran gaji dan tunjangan guru selama ini semestinya berjalan secara teratur.
“Saya lihat empat bulan terakhir ini banyak guru protes karena data-data sertifikasi itu belum masuk dan dana mereka belum cair. Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi karena selama ini tidak pernah ada keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan guru,”
ujar Doni kepada Owrite.id, dikutip pada Senin, 2 November 2026.
Ia juga menyoroti sejumlah kemungkinan penyebab terhambatnya pembayaran tunjangan. Persoalan tersebut bisa berkaitan dengan kesalahan administrasi maupun proses transfer dana ke pemerintah daerah.
“Saat ini ada banyak guru yang tidak memperoleh tunjangan. Entah karena kesalahan administrasi, entah karena dana itu tidak ditransfer ke daerah, dan ini semua adalah tanggung jawab pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran,”
kata dia.
Maka pemerintah perlu segera menelusuri penyebab keterlambatan agar tidak semakin banyak tenaga pendidik yang kehilangan hak.
Pemerataan
Selain kesejahteraan guru, Doni menyoal akses pendidikan yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia. Biaya pendidikan yang masih tinggi menjadi salah satu tantangan rakyat. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena hingga saat ini masih terdapat jutaan anak belum mengenyam pendidikan.
Menurut Doni, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih besar terhadap kelompok anak yang belum mendapatkan akses sekolah. Pemenuhan hak pendidikan bagi mereka perlu menjadi salah satu prioritas utama kebijakan nasional.
Di tengah persoalan tersebut, ia justru mempertanyakan arah pembangunan sekolah yang dinilai lebih banyak menonjolkan fasilitas khusus dengan kapasitas peserta didik terbatas. Doni menyinggung pembangunan sekolah dengan fasilitas unggulan, termasuk Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.
Keberadaan sekolah tersebut perlu dicermati berdasarkan seberapa besar kontribusi dalam memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak Indonesia. Ia membandingkan jumlah peserta didik yang dilayani sekolah-sekolah tersebut dengan jutaan anak yang masih belum bersekolah.
“16 ribu anak pada tahun kemarin, yang masih di sekolah Garuda, itu sangat sedikit dibandingkan dengan 4 juta anak Indonesia yang tidak sekolah,”
ujar Doni.
Bagi dia, kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas mewah bagi kelompok tertentu. Pemerintah juga perlu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah bisa memperoleh pendidikan yang layak dan terjangkau.
Biaya
Doni menegaskan bahwa pemerataan kesempatan belajar harus menjadi perhatian utama pemerintah. Akses pendidikan semestinya dapat dinikmati seluruh anak tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun keterbatasan fasilitas di daerah.
Kemudian, perihal biaya pendidikan mahal, terutama pada jenjang perguruan tinggi. Kondisi itu dapat mempersempit kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Semestinya akses itu tidak diberikan kepada segelintir anak miskin dengan fasilitas yang mewah dan wah, tetapi memberikan akses pendidikan kepada semua anak Indonesia sehingga mereka terjangkau oleh pendidikan. Jadi biaya pendidikan masih mahal, apalagi pendidikan tinggi itu masih lebih mahal,”
kata Doni.
