Pembalut Bukan Barang Mewah, DPR Desak Pemerintah Kaji Penghapusan PPN

“Jika dihitung secara rutin setiap bulan dan sepanjang tahun, nilainya tentu tidak sedikit. Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat perempuan kesulitan memperoleh produk menstruasi yang layak dan higienis,”

jelasnya.

Netty mendorong koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, persoalan ini tak cukup dilihat dari perspektif penerimaan negara. Namun, juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan pelindungan perempuan.

“Kita membutuhkan pembahasan lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak parsial. Aspek kesehatan, pelindungan perempuan, kemampuan ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan fiskal negara harus dipertimbangkan secara bersamaan,”

jelas politikus PKS itu.

Netty berharap pemerintah dapat membuka ruang kajian yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal itu termasuk organisasi perempuan, tenaga kesehatan, pelaku industri, dan kelompok masyarakat.

“Kita ingin tidak ada perempuan yang harus mengorbankan kebutuhan kesehatan reproduksinya hanya karena keterbatasan ekonomi,”

tutur Netty.