Dewan Nasional Walhi Mengaku Disadap Sejak 2019, Ini Bukti-buktinya

Menurut Isnur, indikator penyadapan ini sangat jelas dirasakan melalui kebocoran informasi internal rapat yang kerap diketahui oleh pihak luar, serta sering terputusnya sambungan telepon (interrupt call) secara tiba-tiba baik melalui aplikasi perpesanan maupun jaringan seluler standar.

“Bocor dan itu terverifikasi karena mereka bertanya tentang hasil rapatnya. Bertanya tentang apa poin-poin kok bisa ada rencana-rencana. Jadi, saya sudah tahu bahwa kita sedang disadap,”

katanya.

Selama ini, menurut Isnur, para korban memilih untuk tidak memperpanjang masalah karena mandeknya penegakan hukum di kepolisian.

Tak Pernah Diproses Kepolisian

Isnur membeberkan bahwa seluruh laporan terkait serangan digital, peretasan akun media sosial, hingga penyadapan termasuk kasus yang menimpa jurnalis dari berbagai media, tidak pernah diproses oleh aparat kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami meyakini para penyadap, para peretas, para penyerang adalah bagian dari kekuasaan, adalah bagian dari aktor-aktor yang melakukan intersep itu sendiri,”

tegas Isnur.

Ia menambahkan, pihak-pihak tersebut leluasa melakukan aksinya karena memegang kendali atas perangkat teknologi penyadapan canggih tanpa adanya pengawasan yang memadai dari lembaga pengawas maupun komisi terkait di DPR.

“Kami enggak mau memproses lebih lanjut karena kami tidak menemukan keseriusan aparat memproses,”

imbuhnya.