Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyuarakan kritik tajam terhadap lambannya penegakan hukum bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Walhi membandingkan sikap tegas Pemerintah Singapura yang dinilai lebih berani menyeret belasan perusahaan pembakar hutan ke ranah hukum ketimbang Pemerintah Indonesia.
Dewan Nasional Walhi Muhamad Isnur, mempertanyakan komitmen dan transparansi aparat penegak hukum serta kementerian terkait dalam mengusut tuntas keterlibatan korporasi skala besar yang memicu bencana ekologis saban tahun.
Isnur menilai, penanganan karhutla di dalam negeri terkesan berbelit-belit akibat adanya indikasi kongkalikong dan konflik kepentingan antara penyelenggara negara dengan para pemodal atau pemilik konsesi lahan.
Iklan
“Mengapa Singapura sanggup menekan para pengusaha-pengusahanya langsung, mengapa di kita ruwet, muter-muter, kenapa? Karena penyelenggara negaranya berkelindan, dapat keuntungan banyak, menjadi alur rente dari praktik-praktik curang dan jahat nafsu serakah para pemodal-pemodal ini. Kita melihat bagaimana Menteri Kehutanan (Raja Juli) berulang kali main kartu dengan pemodal, terima suap dari pemodal, aman-aman aja,”
kata Isnur pada Owrite saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Ketidaktegasan Negara di Karhutla
Penanganan karhutla di Waykambas, Lampung. (Foto: BNPB).
Menurut Isnur, ketidaktegasan ini bertolak belakang dengan upaya negara tetangga seperti Singapura yang menerapkan aturan ketat terhadap korporasi yang terbukti menyumbang asap lintas batas (transboundary haze).
Di Indonesia, kata dia, penegakan hukum justru terkesan tebang pilih dan kerap menumbalkan masyarakat kecil atau peladang tradisional.
Walhi juga mendesak pemerintah untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan konsesi secara transparan kepada publik. Hal ini penting agar penindakan hukum tidak berhenti pada pekerja di lapangan, melainkan menjangkau hingga ke tingkat pemilik manfaat (beneficial ownership) dari korporasi perusak lingkungan.
Jika pemerintah serius ingin menyelesaikan masalah bencana ekologis tahunan ini, Walhi meminta adanya evaluasi mendasar dan pembersihan di tubuh lembaga penegak hukum maupun kementerian teknis.
“Harusnya Presiden bekerja bukan karena nafsu atau ego, tapi karena rule of law. Standarnya apa, dasarnya apa, penyelesaiannya bagaimana, biar publik bisa menilai dan mengevaluasi,”
