Kambing Hitam Peladang Kecil di Tengah Karhutla: Walhi Pertanyakan Taji Hukum Lawan Korporasi

Penyudutan

Di saat warga dan peladang kecil sering kali dijadikan kambing hitam atas kasus kebakaran lahan, korporasi besar penanggung jawab konsesi justru kerap luput dari sanksi tegas maupun penjeratan pidana hingga level pemilik (beneficial ownership).

Ia menyayangkan praktik penyadapan dan pengawasan, yang justru diterapkan kepada para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis lingkungan yang menyuarakan kebenaran, bukan pada para aktor intelektual perusak lingkungan.

“Orientasi kepada peladang, sekarang ditargetkan lagi menghapus peraturan daerah peladang yang sejak zaman dulu Walhi dan LBH sangat perhatikan. Karena seringnya terjadi kebakaran yang dikriminalisasi adalah peladang kecil, bukan korporasi,”

tutur Isnur.

Dia menegaskan pekerjaan para aktivis lingkungan selalu terbuka dan bertujuan untuk memastikan negara hadir melindungi rakyat serta ekosistem. Oleh karena itu, tindakan pengawasan dan penyadapan terhadap aktivis dinilai melanggar ruang privat dan konstitusi.

Tangkap Kakap

Ia pun mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk segera menghentikan intimidasi terhadap aktivis dan fokus mengusut tuntas keterlibatan korporasi kakap yang merusak lingkungan.

“Seharusnya yang ditarget bukan sekadar nama-nama enggak jelas. Ungkap korporasi, cabut konsesi dan Hak Guna Usaha, pidanakan para pemiliknya. Kapan (aparat) memidana nama-nama itu? Kalau negara sanggup, di situlah hukum bekerja,”

tegas Isnur.