Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Menko Dudung Haramkan Perlakuan Istimewa bagi Korporasi Pelaku Karhutla

Menko Polkam Dudung Abdurachman memerintahkan semua aparat penegak hukum dan kementerian tidak memberikan perlakuan istimewa terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

2 menit
Sumber di Google
Menko Polkam Dudung Abdurachman dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 9 November 2026.
Menko Polkam Dudung Abdurachman dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 9 November 2026. (Istimewa)
Rahmat Baihaqi

Oleh

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman memerintahkan semua aparat penegak hukum dan kementerian tidak memperlakukan istimewa pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,”

ucap Dudung usai rapat evaluasi koordinasi penanganan karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Senin, 9 November 2026.

Dia menegaskan penegakkan hukum harus dilakukan dengan tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera agar karhutla tidak berulang setiap tahun.

“Jadi hasil rapat ini juga sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden pada Kamis dan hari ini keputusan saya sampaikan,”

ucap Dudung.

“Namun demikian pemerintah juga harus membedakan perusahaan yang patuh dan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban dengan perusahaan yang terbukti melanggar,”

sambung dia.

Kejar

Merujuk data penegakan hukum hasil sinkronisasi Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.

Iklan

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare. Sementara, Kementerian Kehutanan memberi sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum yang meliputi 5 pencabutan, 19 pembekuan, serta 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan.

Dudung melanjutkan terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana yang ditangani Polri. Kemudian, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menginspeksi 57 entitas.

“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan harus terus diperkuat,”

kata Dudung.

Korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukan bersifat mutlak. Tetap harus ada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha. Jika terbukti melanggar, maka sanksi dapat berupa pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin.

“Saya meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait (untuk) memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan,”

ucap Dudung.

Iklan