Oegroseno Duga Kapolri Suyudi Sudah Tahu Penyadapan Ilegal terhadap Prabowo Sejak di BNN
Mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno menduga Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sudah lebih dulu mengetahui upaya penyadapan ilegal oleh Jenderal Listyo Sigit Cs terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menduga Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah mengetahui dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Oegroseno menilai, pengalaman Suyudi saat memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) serta jaringan informasinya di internal Polri mungkin membuatnya lebih dahulu mengetahui persoalan tersebut.
Di situ mungkin beliau sudah sudah memonitor masalah ini, cuma harus hati-hati ekstra hati-hati untuk pengungkapannya seperti itu,”
kata Oegroseno kepada wartawan di Jakarta Timur, Senin, 9 November 2026.
Oegroseno mengatakan, BNN memiliki perangkat penyadapan canggih yang digunakan untuk memantau jaringan peredaran narkotika di Indonesia.
Iklan
Menurut dia, pengalaman Suyudi selama memimpin lembaga tersebut bisa menjadi salah satu sumber informasi mengenai dugaan penyadapan ilegal yang kini tengah diusut.
Selain itu, Oegroseno menduga Suyudi juga memperoleh informasi dari rekan-rekannya di lingkungan Polri, baik dari kalangan senior maupun junior yang tidak sepakat dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Beliau kan punya yunior, punya kawan, punya senior juga yang bisa memberikan informasi seperti itu, yang tidak setuju dengan langkah-langkah penyadapan terhadap presiden,”
ungkapnya.
Oegroseno turut menyoroti mutasi dan rotasi sejumlah perwira menjelang berakhirnya masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri dan peralihannya ke jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Ia mempertanyakan keberadaan mantan Kabareskrim Komjen Syahardiantono dan mantan Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan yang disebut ikut berkantor di KSP.
Berarti kan ada permintaan untuk meminta supaya tetap membantu Pak Listyo di KSP. Nah itu kan salah satu mungkin tanda tanya,”
ucapnya.
Oegroseno menduga langkah membawa dua perwira tersebut ke lingkungan KSP merupakan bagian dari strategi Listyo Sigit.
Namun, ia tidak merinci dugaan strategi yang dimaksud maupun menjelaskan bukti yang mendasari penilaiannya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo kini telah menjerat empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim menyebut dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi dan tanpa memenuhi prosedur penyadapan yang berlaku.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS pada Oktober 2026.
Dalam perkara ini, Bareskrim menyatakan dugaan penyadapan menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam pengungkapan awal perkara pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penyitaan 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan informasi elektronik.
Hingga kini, penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa serta peran masing-masing tersangka. Dugaan bahwa Kapolri Suyudi telah mengetahui praktik tersebut sebelumnya merupakan penilaian Oegroseno dan belum menjadi kesimpulan resmi penyidikan.
