Skandal Penyadapan Prabowo Makin Panas, Amnesty International Desak Jokowi Diperiksa
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mendesak Polri untuk mengungkap tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listy
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak Polri menelusuri pihak yang diduga menjadi pengguna akhir (end-user) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Usman menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo perlu dimintai keterangan untuk mengungkap siapa saja yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.
Saya kira end-user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa,”
ujar Usman kepada wartawan, Senin, 9 November 2026.
Usman beralasan, Jokowi pernah menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya menggunakan informasi intelijen dari sejumlah institusi negara untuk memantau pergerakan tokoh politik menjelang pemilu.
Iklan
Menurut Usman, pernyataan tersebut perlu didalami dalam penyelidikan dugaan akses ilegal terhadap sistem informasi.
Pak Jokowi pernah mengatakan di publik, di hadapan para relawan Pro Jokowi, bahwa ia menggunakan data-data intelijen, baik itu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Militer, untuk memantau gerak-gerik tokoh politik, nah itu menjelang pemilu,”
Usman menilai informasi intelijen negara semestinya digunakan untuk kepentingan keamanan dan penegakan hukum, bukan untuk memantau aktivitas politik yang sah.
Ia pun mempertanyakan penggunaan informasi tersebut apabila diarahkan untuk kepentingan politik tertentu.
Bukan untuk urusan kepentingan intelijen yustisial, penegakan hukum, bukan untuk kepentingan intelijen pertahanan yang bisa mengumpulkan informasi apakah kita akan mengalami serangan militer dari negara lain,”
beber Usman.
Melainkan digunakan untuk memantau rakyat sendiri, atau partai politik yang sebenarnya kegiatan mereka sah,”
lanjutnya.
Usman juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan intelijen. Lanjut dia, partai politik yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah justru disebut menjadi pihak yang diawasi.
Partai politik, di parlemen, yang seharusnya menjadi pengawas, pengontrol, pengguna, itu justru sebaliknya, menjadi pihak yang diawasi,”
ucap Usman.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Bareskrim Polri lebih dahulu menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026.
Dua hari kemudian, Kamis, 5 November 2026, penyidik menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.
Dengan demikian, keterangan dalam perkembangan perkara terbaru menunjukkan Slamet bukan sekadar pihak yang diperiksa, melainkan telah berstatus tersangka.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasari prosedur penegakan hukum yang semestinya.
Menurut keterangan penyidik yang diberitakan sebelumnya, dugaan penyadapan menyasar sejumlah pihak, antara lain Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Dalam perkara yang sama, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan. Polri menyebut sejumlah tersangka diduga terlibat dalam proses pemberian persetujuan penghapusan berkas tersebut pada Oktober 2026.
Barang bukti yang diumumkan Bareskrim dalam pengungkapan awal perkara meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan sejumlah media penyimpanan digital.
Penyidikan masih berjalan untuk mengungkap peran masing-masing tersangka serta kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
