92 Bukti Pelanggaran HAM Diajukan, Layakkah Gelar Pahlawan Soeharto Diberikan?

Dengan adanya bukti tersebut tim kuasa hukum menilai telah terjadi kecacatan prosedural. Terlebih, kata Virdinda, Gubernur Jateng yang tengah menjabat saat ini diduga tida mengetahui adanya usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

“Karena salah satu syarat di dalam Undang-Undang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, secara prosedur harus ada usulan dan verifikasi ulang kepada daerah asalnya, dalam hal ini adalah Jawa Tengah,”

katanya.

Koalisi Gemas turut menyoroti tidak ada keterlibatan publik dalam proses pengusulan gelar tersebut.

Virdinda mengatakan, banyak masyrakat sipil yang menolak penyematan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto telah disuarakan sejak lama. Nyatanya, hal itu justru diabaikan oleh pemerintah.

“Rentetan penolakan-penolakan yang kami suarakan, rentetan upaya kami untuk kemudian berpartisipasi dalam proses pengusulan gelar pahlawan Soeharto ini diabaikan sama sekali oleh pihak pemerintah itu sendiri,”

ujar dia.

92 Bukti Surat Pelanggaran HAM Soeharto

Virdinda melanjutkan, gugatan terhadap gelar Pahlawan Nasional Soeharto bukan semata-mata memperdebatkan layak atau tidaknya. Melainkan menguji Integritas moralitas, dan keteladanan seseorang yang diberikan oleh negara.

Dia mengingatkan, gelar Pahlawan Nasional bakal menjadi pembelajaran sejarah bagi generasi yang akan datang.

“Ketika seseorang diberikan gelar Pahlawan Nasional, maka nantinya kisahnya akan diceritakan ke sekolah-sekolah. Kisahnya nanti akan menjadi sebuah teladan bagi generasi-generasi muda yang mendatang,”

ucap kuasa hukum.

Dalam sidang gugatan yang telah berlangsung selama enam bulan, penggugat telah menyerahkan 92 bukti surat kepada majelis hakim.

Bukti tersebut mengungkap catatan pelanggaran HAM selama pemerintahan Soeharto. Mulai dari peristiwa 1965-1966, penembakan misterius, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, hingga berbagai peristiwa kekerasan di Aceh.

Kuasa hukum juga melampirkan bukti mengenai Tragedi Mei 1998, Trisakti, Semanggi I dan II, serta penculikan dan penghilangan aktivis pada 1997 hingga 1998.

Dokumen tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dari Komnas HAM mengenai pelanggaran HAM berat oleh Presiden ke-2 RI.

Penggungat turut menghadirkan saksi kunci yang berkaitan dengan mengenai kekejaman Soeharto dalam peristiwa 1965 ke hadapan majelis hakim.

“Misalkan, apa yang kemudian kami perjuangkan di gugatan ini? Secara prosedur dan juga secara substansi, penerbitan apa yang menjadi objek gugatan di gugatan Gelar Pahlawan Soeharto ini tidak memenuhi cacat prosedur dan juga cacat substansi,”

Virdinda menjelaskan.

Konflik Kepentingan Prabowo-Soeharto

Kuasa hukum lainnya, M Nabil Hafizhurohman menyoroti hubungan masa lalu Presiden Prabowo Subianto dengan Soeharto dalam materi gugatannya.

Dia mengatakan, Prabowo sempat menjanjikan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ketika mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu 2024.

“Di tahun 2014, ketika Prabowo Subianto menjadi kandidat calon presiden, pernah menjanjikan untuk diberikan gelar pahlawan terhadap Soeharto di hadapan purnawirawan TNI-Polri dan keluarga, salah satu keluarga dari Soeharto,”

ungkap Nabil.

Dia menilai, janji politik itu harus dipandang dalam kontes hubungan keluarga Prabowo dengan Soeharto. Sebab mereka pernah memiliki hubungan mertua-menantu.

Kondisi itu lantas dianggap bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Aturan tersebut menyebutkan larangan bagi pejabat pemerintah menetapkan keputusan apabila terdapat potensi konflik kepentingan.

“Nah, ini berkaitan dengan norma yang mengatakan pejabat itu tidak boleh atau dilarang menetapkan suatu keputusan ketika ada potensi konflik kepentingan,”

tegasnya.

Pun dalam Pasal 43 UU Administrasi Pemerintahan juga turut mengatur sejumlah kondisi yang menimbulkan potensi konflik kepentingan, termasuk kepentingan pribadi serta hubungan dengan kerabat dan keluarga.

“Ketika ada kepentingan pribadi untuk mencalonkan sebagai calon presiden, kemudian dahulu pernah punya relasi keluarga dengan orang yang jadi objek suatu penetapan atau keputusan, maka ini seharusnya dihindari,”

ucap Nabil.

Sebagaimana diketahui, GEMAS melayangkan gugatan terhadap Keppres Nomor 116/TK/2025 tertanggal 6 November 2025 tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dalam perkara ini, Presiden Prabowo Subianto menjadi tergugat, sementara pihak ahli waris Soeharto turut masuk sebagai tergugat intervensi.