“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk pencabutan HGU. Kalau dilihat dari beneficial ownership, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura,”
ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip pada Selasa, 10 November 2026.
Sejumlah perusahaan tersebut juga memiliki pemegang saham dari dalam negeri. Namun, dia belum bersedia mengungkap identitas investor domestik yang dimaksud.
Berdasarkan hasil evaluasi, ATR/BPN membagi penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut ke dalam lima kelompok. Masing-masing kelompok memiliki bentuk penertiban berbeda, bergantung pada hasil pemeriksaan dan kondisi lahan.
Terancam Kehilangan Seluruh HGU
Kelompok pertama terdiri atas tiga perusahaan yang direkomendasikan untuk pencabutan seluruh HGU. Mereka adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan 4.000 hektare.
Selanjutnya, PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 11.558,11 hektare. Sementara PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memiliki dua bidang HGU dengan luas masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
ATR/BPN mempertimbangkan sejumlah faktor dalam rekomendasi pencabutan tersebut. Di antaranya, luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kelompok kedua menyasar eks PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pemerintah tidak akan memperpanjang maupun memperbarui HGU perusahaan tersebut yang mencakup lahan seluas 2.300 hektare. Hak atas lahan itu diketahui telah berakhir sejak 2020.
Tiga Perusahaan Tak Diberi Hak
Sementara itu, kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang belum memperoleh penerbitan HGU. ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan hak atas lahan perusahaan-perusahaan tersebut.
Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Tak hanya menahan penerbitan HGU, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Kemudian, kelompok keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare. Pemerintah berencana mencabut sebagian HGU korporasi.
Keputusan itu mempertimbangkan kondisi lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen, serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Masih Pendalaman
Kelompok kelima, ATR/BPN masih mendalami tiga perusahaan, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemerintah belum menentukan apakah HGU perusahaan-perusahaan tersebut akan dicabut seluruhnya atau hanya sebagian.
Pendalaman dilakukan terhadap sejumlah bidang HGU milik ketiga perusahaan. Pada PT STP, terdapat bidang lahan seluas 129,55 hektare dan 286,99 hektare. Kemudian, PT API memiliki bidang HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare. Sementara pada PT JMS, bidang lahan yang dievaluasi masing-masing seluas 4.928,70 hektare dan 521,87 hektare.
Nusron menegaskan, penertiban HGU harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Pemerintah juga berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Saat ini, hasil evaluasi dan rekomendasi penertiban terhadap 11 perusahaan tersebut telah disampaikan untuk memasuki tahap penyusunan Surat Keputusan. Pemerintah menyatakan keputusan administratif terkait korporasi tersebut itu akan segera diumumkan.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf Surat Keputusan, akan kami umumkan segera,”
tutur Nusron.
