“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara dengan rincian pendanaan,”
kata staf Divisi Investigasi ICW Zararah Azhim Syah.
Alir
ICW mencatat Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024, sedangkan KKP mengadakan tiga paket pada periode 2025-2026.
Pengadaan itu meliputi penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok akun @raffinagita1717, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Dari delapan paket tersebut, KKP menjadi kementerian dengan nilai kontrak terbesar yakni Rp10,8 miliar. Nilai itu berasal dari tiga paket pengadaan influencer, masing-masing senilai sekitar Rp3,6 miliar.
Sementara itu, lima paket pengadaan Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024 mencakup penayangan video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, serta kehadiran dalam acara. Total nilai kontrak sekitar Rp3,9 miliar.
ICW juga menyoroti pengadaan tersebut karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Organisasi antikorupsi itu menilai belanja jasa influencer menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan penghematan anggaran.
Dalam laporan, ICW mencatat KKP mengontrak dua paket jasa influencer senilai Rp7,2 miliar pada 2025. Pengadaan kembali dilakukan pada 2026 dengan nilai Rp3,6 miliar, sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar.
ICW juga mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer, apalagi kedua kementerian telah memiliki unit kehumasan dan kanal komunikasi publik.
