Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
“ICW menuntut agar BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak Influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi,”
tulis ICW dalam laporannya, dikutip Selasa, 10 November 2026.
Temuan Tak Wajar
Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad saat memberikan keterangan resmi kepada awak media di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)
Desakan audit itu muncul setelah ICW menemukan sejumlah kontrak pengadaan jasa influencer melalui data realisasi pengadaan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2023–2026. Total nilai kontrak yang tercatat mencapai Rp14.696.955.002.
Iklan
Dari jumlah tersebut, KKP mengalokasikan sekitar Rp10,8 miliar untuk tiga paket pengadaan pada 2025 dan 2026. Sementara itu, Kemendikbudristek menggelontorkan sekitar Rp3,9 miliar untuk lima paket pengadaan pada 2024.
ICW menilai pengadaan tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian proses, kewajaran harga, serta manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran negara.
“Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran,”
ujar ICW.
Buka Dokumen Pengadaan
Selain meminta BPKP melakukan audit, ICW juga meminta KKP dan kementerian yang melanjutkan urusan kelautan dan perikanan membuka dokumen pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja (KAK), harga perkiraan sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan pelaksanaan pekerjaan.
Menurut ICW, keterbukaan dokumen diperlukan agar publik dapat menilai apakah belanja jasa influencer benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan hasil yang terukur.
Di sisi lain, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Lembaga tersebut menilai kementerian sebenarnya telah memiliki unit hubungan masyarakat dan kanal komunikasi resmi untuk menyampaikan program kepada publik.
“Pengadaan bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan,”
ungkap ICW.
IPO RANS Entertainment di Bursa Efek Indonesia (sumber: Owrite/Anisa Aulia)
Potensi Konflik Kepentingan
ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Setelah Raffi dilantik pada 22 Oktober 2024, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.
Atas temuan tersebut, ICW meminta pemerintah mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik.
ICW juga mendesak Presiden menghentikan pengadaan influencer yang tidak berkaitan langsung dengan tugas kementerian maupun target strategis pemerintah, serta mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan mereka.
