Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen terhadap pembelian pembalut dinilai berisiko memperburuk kemiskinan menstruasi atau period poverty di Indonesia.
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena pembalut merupakan kebutuhan esensial perempuan yang harus dipenuhi secara rutin, terutama oleh kelompok berpenghasilan rendah.
Realitas nominal pajak pembalut ini menempatkan perempuan makin rentan dalam situasi finansial karena harus menghabiskan biaya yang tidak sedikit tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembalut,”
kata Natasya dalam keterangan resmi yang diterima Owrite, Selasa, 10 November 2026.
Natasya menjelaskan, kemiskinan menstruasi tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan membeli pembalut, tetapi juga keterbatasan akses terhadap produk menstruasi yang layak.
Iklan
Kondisi ekonomi yang berbeda membuat tidak semua perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal inilah yang dapat berisiko memunculkan kondisi kemiskinan menstruasi,”
ujarnya.
Persoalan ini sejalan dengan penjelasan United Nations Population Fund (UNFPA) mengenai period poverty.
UNFPA mendefinisikannya sebagai kesulitan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan berpenghasilan rendah untuk memperoleh produk menstruasi.
Istilah tersebut juga mencakup kerentanan ekonomi akibat biaya kebutuhan menstruasi yang harus dikeluarkan secara rutin.
Menurut Natasya, persoalan kemiskinan menstruasi juga mencakup keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi, air bersih, serta informasi kesehatan menstruasi yang aman dan privat.
Kondisi tersebut dapat membuat perempuan terpaksa menggunakan produk yang tidak layak atau membatasi aktivitas sehari-hari.
Ketika produk menstruasi dan fasilitas sanitasi sulit dijangkau, perempuan dan anak perempuan dapat terpaksa menggunakan alternatif yang tidak higienis atau membatasi aktivitas sehari-hari,”
ucapnya.
UNFPA juga menjelaskan bahwa kesulitan memperoleh produk menstruasi dan fasilitas sanitasi yang aman dapat membuat anak perempuan tidak masuk sekolah serta mengurangi kesempatan perempuan untuk bekerja.
Kebutuhan menstruasi yang layak, menurut lembaga tersebut, mencakup akses terhadap bahan penyerap yang aman, tempat berganti dan membersihkan diri secara privat, air bersih, serta informasi kesehatan yang memadai.
Natasya menegaskan, dampak kemiskinan menstruasi tidak berhenti pada persoalan pengeluaran rumah tangga.
Keterbatasan akses terhadap kebutuhan menstruasi dapat berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan, produktivitas, hingga pemenuhan hak perempuan.
Kemiskinan menstruasi bukan sekadar persoalan konsumsi, melainkan persoalan kesehatan, pendidikan, produktivitas ekonomi, pemberdayaan, dan pemenuhan hak perempuan,”
tegasnya.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengonfirmasi bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Untuk barang nonmewah, tarif PPN yang berlaku sebesar 12 persen dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual. Skema tersebut membuat beban PPN efektif setara dengan 11 persen.
DJP juga menegaskan bahwa pengenaan PPN atas pembalut bukan pajak khusus yang ditujukan kepada perempuan atau aktivitas menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang.
Hingga akhir Oktober 2026, DJP menyatakan belum terdapat kajian resmi yang diajukan kepada pemerintah untuk membebaskan pembalut dari PPN.
Meski demikian, Natasya mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan pajak pembalut dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan berpenghasilan rendah.
Ia juga mengusulkan langkah afirmatif, seperti pemberian subsidi, kupon pembelian bagi kelompok rentan, serta distribusi pembalut gratis di sekolah dan fasilitas publik.
