Anggaran pengadaan jasa influencer oleh pemerintah kembali menjadi sorotan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan Rp2,52 miliar hanya untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sebuah acara melalui perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas tersebut.
Pengadaan dengan nama paket event attendance itu merupakan bagian dari lima paket kerja sama Kemendikbudristek dengan PT Rans Animasi Indonesia pada 2024. Total nilai seluruh kontrak kementerian tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
ICW pun mempertanyakan urgensi pengadaan kehadiran publik figur dengan nilai miliaran rupiah tersebut. Terlebih, informasi mengenai kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pengadaan belum terbuka secara memadai.
Iklan
“Untuk apa uang publik sebesar itu hanya digunakan untuk menghadiri orang dalam acara? Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pengadaan tersebut, publik sulit menilai kontribusi belanja tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah,”
tulis ICW dalam laporannya, dikutip Selasa, 10 November 2026.
Konten Platform Digital
Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad saat memberikan keterangan resmi kepada awak media di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)
Selain pengadaan kehadiran Raffi Ahmad, Kemendikbudristek juga mengontrak PT Rans Animasi Indonesia untuk penayangan konten di sejumlah platform digital.
Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, serta TikTok Rp144,42 juta.
Dengan demikian, total lima paket pengadaan Kemendikbudristek mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Total Kontrak Dua Kementerian Rp14,69 Miliar
ICW juga menemukan kontrak serupa dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sepanjang 2025-2026, kementerian tersebut tercatat mengadakan tiga paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai Rp10,8 miliar.
Ketiga paket itu masing-masing meliputi influencer engagement pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp3,59 miliar pada 2025, jasa influencer untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun yang sama, serta jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar pada 2026.
Secara keseluruhan, delapan paket pengadaan dari Kemendikbudristek dan KKP mencapai Rp14,69 miliar.
ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut perlu dipertanyakan karena kementerian sebenarnya telah memiliki unit hubungan masyarakat, pegawai, fasilitas, dan anggaran komunikasi publik yang bersumber dari pajak masyarakat.
Organisasi antikorupsi itu juga meminta keterbukaan mengenai manfaat dan dampak dari setiap paket pengadaan agar publik dapat menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan kementerian.
Raffi Ahmad (Foto: instagram @raffinagita1717)
Desak Buka Dokumen Pengadaan
Atas temuan tersebut, ICW mendesak KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen pengadaan, mulai dari KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit, terutama terkait kewajaran harga, transaksi pembayaran di luar sistem, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas masing-masing instansi.
Selain itu, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait keterbukaan persaingan usaha dan kewajaran harga.
“Pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah,”
