Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua yang disebut banyak terjadi di kawasan konsesi perusahaan dan wilayah pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dewan Nasional Walhi Muhamad Isnur menilai kebakaran tersebut tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan faktor alam seperti El Nino, tetapi harus ditelusuri kaitannya dengan kebijakan pembangunan dan pembukaan lahan skala besar.
Sekarang kebakaran hutan terbesar di Indonesia itu ada di Papua, dan kebakarannya adalah di wilayah konsesi, di wilayah yang dibangun PSN,”
kata Muhamad Isnur saat konferensi pers di Jakarta, dikutip Selasa, 10 November 2026.
Temuan Walhi mengenai sebaran titik panas di Papua turut memperkuat sorotan tersebut. Dalam data yang dipublikasikan untuk periode Januari hingga Oktober 2026, Walhi mencatat sedikitnya 8.324 titik panas di Tanah Papua.
Iklan
Dari jumlah itu, sebanyak 1.834 titik berada di kawasan food estate atau proyek pengembangan pangan, sedangkan 913 titik lainnya terdeteksi di kawasan perkebunan tebu atau energy estate.
Selain itu, 1.221 titik panas berada di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan 560 titik di konsesi perkebunan kelapa sawit.
Isnur menyayangkan keterlibatan institusi dan fasilitas negara dalam mendukung proyek-proyek yang menurut Walhi berkontribusi terhadap kerusakan ekologis di Papua.
Ia menyoroti penggunaan alat berat, dukungan transportasi, serta pengamanan aparat dalam pelaksanaan proyek tersebut.
PSN proyeknya siapa? Proyeknya Presiden. Melibatkan siapa? Pengusaha-pengusaha yang jelas. Menggerakkan ekskavator yang jelas. Diangkut ekskavatornya oleh kapal perang, dijagain tentara. Jadi wajar kalau kemudian masyarakat protest tapi enggak didengarin,”
tegas Isnur.
Sorotan Walhi terhadap kawasan konsesi juga muncul dalam analisis spasial organisasi tersebut. Untuk periode September hingga Oktober 2026, Walhi menemukan titik panas tersebar di wilayah konsesi perusahaan, termasuk pada 945 area Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 area PBPH.
Sebagian di antaranya berada di kawasan yang berkaitan dengan PSN sektor pangan dan energi di Papua. Walhi menilai temuan tersebut memperkuat perlunya pemeriksaan terhadap tanggung jawab pemegang izin dalam mencegah dan menangani kebakaran di wilayah konsesinya.
Data pemerintah juga menunjukkan Papua Selatan menjadi salah satu wilayah yang terdampak karhutla.
Berdasarkan pemantauan GIS Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan satelit NASA FIRMS hingga Minggu, 8 November 2026 pukul 18.00 WIB, luas area terbakar di Papua Selatan tercatat sekitar 830 hektare.
Angka tersebut menempatkan Papua Selatan di bawah Kalimantan Tengah yang mencapai 1.098 hektare dalam periode pemantauan tersebut.
BNPB juga mengembangkan sistem pemantauan yang mengintegrasikan data titik panas dan area terbakar dengan informasi perizinan serta penguasaan lahan, termasuk HGU dan konsesi kehutanan maupun perkebunan.
Melalui sistem tersebut, lokasi kebakaran dapat dicocokkan dengan pemegang izin. Namun, BNPB menegaskan hasil pemetaan tetap memerlukan verifikasi lapangan sebelum menjadi dasar penindakan.
Walhi menilai masih terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap bencana lingkungan.
Menurut organisasi tersebut, masyarakat adat dan peladang lokal kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi kebakaran, sementara aktivitas perusahaan berskala besar di kawasan konsesi dinilai belum mendapatkan evaluasi dan penindakan yang sebanding.
Atas kondisi tersebut, Walhi mendesak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat mengevaluasi perizinan konsesi serta proyek strategis yang diduga merusak ekosistem hutan Papua.
Organisasi itu juga meminta pemerintah menggunakan data masyarakat sipil sebagai bahan pemeriksaan dan penegakan hukum.
Harusnya Presiden bekerja bukan karena nafsu atau ego, tapi karena rule of law. Gunakan data masyarakat sipil sebagai data yang valid, bersihkan semuanya kalau memang serius,”
