Bahkan, berdasarkan pemantauan Walhi pada September hingga Oktober 2026, ditemukan 16.723 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di 945 wilayah HGU. Di Kalimantan Tengah, yang menjadi wilayah paling parah, justru tidak ada korporasi sawit yang ditindak.
Tidak hanya melalui analisis titik panas, Walhi juga memantau langsung sejumlah areal kerja perusahaan perkebunan sawit dan menemukan indikasi kebakaran.
Di Kalimantan Tengah, misalnya, Walhi memantau tiga perusahaan yakni PT Arjuna Utama Sawit, PT Globalindo Agung Lestari, dan PT United Agro Indonesia. Ketiganya ditemukan mengalami kebakaran dengan luasan yang cukup signifikan.
Sementara di Kalimantan Selatan, selain kebakaran di Monrad Intan Barakat, hasil pemeriksaan lapangan (ground checking) juga menemukan lahan bekas terbakar di wilayah konsesi PT Subur Agro Makmur, PT Palmina Utama, PT Kintap Jaya Wattindo, PT Surya Langgeng Sejahtera, dan PT Tasnida Agro Lestari.
“Kami mempertanyakan langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan perkebunan sawit yang terindikasi mengalami kebakaran. Apalagi, dari sebelas perusahaan yang dievaluasi, terdapat perusahaan yang HGU-nya telah dicabut dan tiga perusahaan beroperasi tanpa HGU. Perusahaan tidak seharusnya dapat beroperasi tanpa memiliki HGU,”
kata Umi.
Jika praktik ini terjadi, pengawasan pemerintah selama ini dipertanyakan. Ia berpendapat harus ada tindakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan secara ilegal tanpa HGU. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian juga seharusnya mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan yang melanggar, bukan justru membiarkan praktik tersebut berlangsung tanpa konsekuensi.
Jangan Sekadar Hukum
Walhi pun mendesak Kementerian ATR/BPN untuk tidak sekadar menindaklanjuti rekomendasi Bareskrim Polri, tetapi secara proaktif melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh HGU yang terindikasi mengalami karhutla.
Penegakan hukum juga harus didasarkan pada temuan lapangan, data titik panas, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Selain pencabutan HGU, pemerintah juga harus memastikan penegakan hukum terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa hak atas tanah yang sah.
Kementerian Pertanian pun harus mengambil langkah serupa melalui evaluasi dan pencabutan IUP apabila ditemukan pelanggaran.
“Jangan sampai pencabutan izin hanya menjadi respons administratif sesaat, sementara perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tetap dapat beroperasi dan tidak bertanggung jawab atas pemulihan wilayah yang terbakar,”
tutur Umi.
