Walhi Sentil Prioritas Negara: Aktivis Disadap, Korporasi Perusak Hutan Tak Tersentuh

Pilih Kasih

Ketua YLBHI sekaligus Dewan Nasional Walhi Muhammad Isnur menanyakan mengapa negara baru bersikap serius ketika yang disadap adalah Presiden?

“Kami bertahun-tahun mengadvokasi ini. Ini menyangkut ribuan orang, jurnalis, masyarakat sipil, pembela lingkungan, akademisi. Suara warga negara sama pentingnya dengan suara Presiden,”

ucap Isnur.

Ia juga menyebut tidak satu pun laporan polisi soal penyadapan, peretasan, dan pengambilalihan akun yang selama ini diajukan masyarakat sipil diproses. Dampaknya adalah chilling effect: orang takut berkomunikasi dan jurnalis menahan diri menurunkan berita.

“Bahkan negara mengeluarkan anggaran ratusan miliar sampai triliunan untuk menyadap warga. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengadili korporasi penjahat lingkungan? Aktivis lingkungan bukan ancaman negara. Mereka justru penyelamat dan pelindung negara,”

ujar Isnur.

Reformasi Sistem Kelembagaan

Maka, Walhi mendesak ada reformasi menyeluruh terhadap sistem kelembagaan negara, terutama aparat penegak hukum dan lembaga yang memegang kewenangan penyadapan dan intelijen.

Isnur menekankan kasus penyadapan menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar ulah segelintir individu, tapi problem pada kelembagaan yang membiarkan kewenangan besar dipakai tanpa kontrol dan diarahkan kepada rakyat.

Tanpa pengawasan eksternal yang independen, transparansi kewenangan dan anggaran, serta akuntabilitas yang bisa diuji publik, penegakan hukum akan terus tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan salah sasaran.

“Negara harus berhenti memperlakukan rakyat dan pembela lingkungan sebagai ancaman, serta mulai menindak kejahatan korporasi yang selama ini dibiarkan,”

tutur dia.