Usut Penyadapan: Jangan Hanya Presiden, Privasi Rakyat Juga Harus Dilindungi

Anggaplah Presiden terlindungi dengan pasal makar, tapi pasal yang sama jelas tidak relevan ketika digunakan untuk melindungi ribuan warga tadi,”

kata Reza dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 November 2026.

Hasil investigasi kepolisian akan menentukan pasal yang tepat untuk menjerat para tersangka. Namun, Polri juga perlu menelusuri kemungkinan ada pelanggaran hak privasi terhadap masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan.

Ia bilang ancaman pidana dalam UU PDP mungkin tidak sebesar ketentuan pidana lain. Namun, penerapan aturan tersebut dapat menjadi pesan bahwa perlindungan hukum juga berlaku bagi rakyat, bukan hanya mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan.

Reza mengingatkan penanganan kasus ini bisa saja memunculkan kesan diskriminasi apabila Polri hanya memberikan perhatian pada dugaan penyadapan terhadap Presiden, tanpa mengusut kemungkinan kerugian yang dialami masyarakat.

Tanpa itu, kerja positif Polri justru berisiko tercemari oleh kesan bahwa Korps Tribrata tetap saja diskriminatif dan bekerja demi kepentingan penguasa semata,”

ujar dia.