Bermodal Visa Turis, Begini Cara Sindikat TPPO Jebak WNI Bekerja Ilegal di Rusia

Advokat Haris Azhar Law Office, Andi Muhammad Rizaldi, mengatakan para korban awalnya direkrut dengan iming-iming gaji besar dan kemudahan administrasi keberangkatan.

Pekerjaan yang ditawarkan tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas militer maupun konflik bersenjata.

Ketika ditawarkan pekerjaan itu sama sekali tidak berkaitan dengan aktivitas di wilayah konflik. Mereka ditawari gaji atau upah yang cukup besar dan kemudian dijanjikan kemudahan administrasi untuk segera berangkat ke Rusia,”

kata Andi kepada Owrite Kamis 12 November 2026.

Visa Turis

Para korban kemudian diberangkatkan menggunakan visa turis. Keluarga mengaku tidak seluruhnya mengetahui tujuan keberangkatan anggota keluarganya.

Salah satu keluarga korban, Salama, mengatakan sejumlah korban bahkan baru diketahui akan berangkat ke Rusia ketika keluarga mengantar mereka ke bandara.

Setibanya di negara tujuan, para korban disebut mengalami sejumlah pembatasan. Dokumen perjalanan, termasuk paspor, diduga ditahan sehingga mereka tidak memiliki keleluasaan untuk meninggalkan Rusia.

Tak hanya itu, para korban juga diminta menandatangani kontrak kerja berbahasa Rusia yang tidak mereka pahami.

Dokumen semuanya tuh ditahan. Jadi mereka tuh enggak pegang paspor. Penandatanganan kontrak pun itu juga dalam bahasa Rusia. Mereka benar-benar enggak tahu isinya apa,”

ungkap Salama.

Situasi tersebut semakin menyulitkan korban ketika mereka mengetahui pekerjaan sebenarnya berbeda dari yang dijanjikan. Sejumlah korban yang ingin pulang disebut harus membayar sekitar Rp200 juta.

Para korban ini diancam agar tidak melaporkan kondisi yang dialami. Mereka ditakut-takuti bakal kehilangan kewarganegaraan dan dipenjara kalau kembali ke Indonesia,”

ucapnya.

Pihak keluarga bersama Haris Azhar Law Office kini meminta pemerintah turun tangan untuk membantu pemulangan para korban sekaligus mengusut jaringan perekrutan yang diduga terlibat.