Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Gibran Disindir Ikut Paket C jika Ingin Kembali Jadi Pejabat

Mercy Sihombing memberikan sindiran keras untuk Gibran Rakabuming Raka agar mengikuti paket C jika kembali mengikuti kontestasi pilkada kedepannya.

1 menit
Sumber di Google
Mercy Sihombing, penggugat surat keterangan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Mercy Sihombing, penggugat surat keterangan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (Owrite.id/Rahmat Baihaqi)
Rahmat Baihaqi

Oleh

Mercy Sihombing, penggugat surat keterangan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menyindir agar Gibran mengikuti Paket C jika kembali mengikuti kontestasi pilkada berikutnya agar dokumen pendidikannya dinyatakan legal.

“Kalau Mas Gibran ikut Paket C di Mercy Smart, Mas Gibran akan jadi pintar dan memenuhi syarat. (Ambil) Paket C, ijazahnya legal,”

kata Mercy di PTUN Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Ia menilai program Paket C menjadi solusi setelah surat keterangan ijazah SMA Gibran ditolak oleh Mahkamah Agung demi hukum. Sebab, salah satu syarat yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjadi pejabat publik yakni minimal telah mengantongi ijazah SMA atau sederajat.

“Kalau Mas Gibran masih punya ambisi mau jadi wali kota atau mau jadi bupati, atau pejabat publik, bahkan jadi anggota DPR, dia harus punya Paket C,”

ucap Mercy.

Gugat

PT Mercy Toga Kirana menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI teregister dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT.

Iklan

Terdapat enam petitum dalam gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana yang intinya meminta majelis hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

Sementara, putusan Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi yang diajukan pemohon Subhan Palal, seorang advokat, mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.

“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,”

demikian Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

Kasasi terdaftar dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen. Berikut inti gugatan:

  • Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
  • Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum.
  • Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Iklan