Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan keterangan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./nym.)
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pejabat negara, yang melibatkan empat perwira tinggi Polri, yakni LSP, AS, EH, dan SU, diduga dilakukan atas perintah lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik dan laporan polisi.
Dia menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, kemudian diteruskan melalui SU kepada EH dan AS.
“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,”
kata Suyudi dalam rapat kerja yang digelar Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Dua Jalur Sistem Penyadapan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Doc: Owrite.id
Suyudi menjelaskan, dalam praktiknya terdapat dua jalur provisioning atau proses memasukkan nomor telepon target ke sistem penyadapan. Pertama, jalur resmi yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim tahun 2009.
Iklan
Dalam jalur resmi tersebut, proses penyadapan harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, dan chart. Selanjutnya dilakukan verifikasi serta persetujuan secara berjenjang sebelum pelaksanaan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
Sementara itu, jalur kedua disebut sebagai jalur internal atau jalur atensi. Jalur ini diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP,”
ujar Suyudi.
Dia menambahkan, kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksana teknis yang sama. Kondisi itu diduga memungkinkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan di antara kegiatan penyadapan yang dilakukan berdasarkan prosedur resmi.
Penyadapan Tanpa Verifikasi Terkait Perkara
Ilustrasi penyadapan terhadap Prabowo/Doc. Owrite/Acel
Dalam perkara ini, penyidik juga menemukan dugaan bahwa tim TSU memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Hasil penyadapan kemudian diproses melalui sistem PenlinkX/PLX. Petugas diduga mendengarkan, mengekspor rekaman, dan membuat transkripsi untuk selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada pejabat terkait hingga Jenderal LSP selaku penerima akhir (end-user).
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, Suyudi mengungkap adanya dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX.
Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan sekaligus penghapusan data hasil penyadapan.
Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan pelapor hingga dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni LSP, SU, EH, dan AS. Penyidik menduga masing-masing memiliki peran berbeda dalam rangkaian pemberian perintah, persetujuan, pelaksanaan, hingga penghapusan data penyadapan.
