Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Gugatan Ijazah Gibran Kandas di PTUN, Kuasa Hukum Segera Cari Keberadaan Klien

Kuasa hukum akan melaporkan hasil sidang gugatan suket ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka setelah majelis hakim PTUN menyatakan perkara tersebut gugur di pertengahan proses sidang

Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Rullyandi di PTUN Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Rullyandi di PTUN Jakarta, Kamis, 12 November 2026. (Owrite.id/Rahmat Baihaqi)

Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Rullyandi, bakal melaporkan hasil sidang gugatan surat keterangan ijazah SMA kliennya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan perkara tersebut gugur.

Majelis hakim mengabulkan permohonan tergugat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, setelah mencabut surat keterangan ijazah SMA Gibran dan meminta perkara tersebut tidak dilanjutkan.

“Kami akan segera mungkin untuk melaporkan hasil persidangan hari ini, putusan yang dibacakan oleh majelis hakim,”

ujar Rullyandi di PTUN Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Rullyandi mengatakan dirinya bakal akan berkoodinasi dengan Gibran untuk memutuskan upaya hukum selanjutnya. Meski begitu ia belum mengetahui lokasi untuk bertemu si klien, sebab Gibran telah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden sehingga otomatis tidak lagi berkantor di Istana Wakil Presiden.

Iklan

“Yang pasti menyesuaikan beliau ada di mana. Kami akan menyesuaikan,”

ucap Rullyandi.

Stop

Majelis menghentikan sidang gugatan surat keterangan ijazah SMA Gibran yang diajukan PT Mercy Toga Kirana.

Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000,”

ucap Ketua Majelis Hakim Rachmadi.

Salah satu pertimbangan menghentikan perkara sebab objek sengketa yaNg dipersoalkan telah dibatalkan atau dicabut. Di satu sisi, objek sengketa surat keterangan ijazah SMA Gibran juga telah berkekuatan hukum tetap yang diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Dalam putusan penghentian perkara, majelis menggunakan konsep hukum serupa dalam hukum publik, khususnya dalam hukum pidana. Majelis turut mempertimbangkan Pasal 132 Ayat 1 huruf b KUHP tentang kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia.

Kedaaan tersebut bersifat paralel dengan keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut, sehingga dinyatakan tidak ada lagi atau mati. Adapun dalam perkara ini, majelis hakim mengabulkan permohonan Kemendikdasmen untuk menghentikan sidang perkara, sebab telah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

“Keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati,”

kata hakim.

Hakim menyatakan, jika persidangan tersebut dipaksa dilanjutkan bakal menjadikan putusan ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.