Majelis turut mempertimbangkan Pasal 132 Ayat 1 huruf b KUHP tentang kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
Kedaaan tersebut bersifat paralel dengan keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut, sehingga dinyatakan tidak ada lagi atau mati.
Adapun dalam perkara ini, majelis hakim mengabulkan permohonan Kemendikdasmen untuk menghentikan sidang perkara, sebab telah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
“Menimbang, bahwa keadaan hukum yang disebut dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) huruf b KUHP bersifat paralel dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo, berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati,”
kata hakim.
Rachmadi menyatakan jika persidangan dipaksa dilanjutkan bakal menganggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable,”
kata dia.
Layang Gugat
PT Mercy Toga Kirana menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Perkara teregister dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.
Terdapat enam petitum dalam gugatan yang pada intinya meminta hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah mengenai Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Sementara, dalam putusan Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi yang diajukan pemohon Subhan Palal, seorang advokat, mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,”
demikian bunyi putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
