Ironi Krisis Iklim, 236 Pemda Justru Pangkas Anggaran Lingkungan
Persoalan tata kelola investasi iklim di Indonesia tidak hanya terletak pada keterbatasan pendanaan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemisahan program mitigasi dan adaptasi, juga masih menjadi tantangan.
Temuan dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute), dalam kajian akhir tahun 2026 mengenai tata kelola investasi iklim di 38 provinsi, mencatat Sebanyak 236 pemerintah daerah memangkas belanja lingkungan pada 2025.
Kondisi ini menjadi sorotan di tengah tingginya kebutuhan daerah untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Putu Rusta Adijaya, menilai persoalan tata kelola investasi iklim di Indonesia tidak hanya terletak pada keterbatasan pendanaan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemisahan program mitigasi dan adaptasi, juga masih menjadi tantangan.
Iklan
Pemerintah daerah memangkas belanja lingkungan. Pada tahun 2025, sebanyak 236 pemerintah daerah memangkas belanja lingkungan, dan kaitan antara anggaran lingkungan daerah dan kualitas lingkungannya masih lemah,”
ungkap Putu, Kamis, 12 November 2026.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran lingkungan di tingkat daerah. Besarnya belanja yang dialokasikan belum tentu berbanding lurus dengan kualitas lingkungan yang dihasilkan.
Di sisi lain, kebutuhan pendanaan untuk menghadapi krisis iklim tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Kajian tersebut menemukan adanya kecenderungan provinsi dengan risiko bencana lebih tinggi justru memiliki kapasitas fiskal dan kesiapan adaptasi iklim yang lebih rendah.
Hasil pengukuran menggunakan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan indeks kesiapan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) menunjukkan korelasi negatif antara risiko bencana dan kapasitas daerah.
Korelasi antara IRBI dan rasio kemandirian fiskal tercatat sebesar -0,69. Sementara korelasi dengan indeks kesiapan ND-GAIN mencapai -0,56,”
ujar Putu.
Putu mengatakan, kondisi tersebut membuat persoalan anggaran lingkungan semakin penting, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan keuangan untuk menghadapi ancaman bencana.
Skema pendanaan iklim perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas setiap daerah. Sebab, mekanisme yang hanya mengandalkan kemampuan daerah dalam menyusun proposal atau menyerap anggaran berpotensi menguntungkan wilayah yang sudah memiliki kapasitas lebih kuat,”
tuturnya.
Karena itu, The Indonesian Institute mengusulkan pemerintah mewajibkan penandaan anggaran iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus menghubungkannya dengan hasil yang dicapai.
Koordinasi investasi iklim lintas kementerian dan lembaga serta lintas tingkat pemerintahan perlu diperkuat agar penggunaan anggaran tidak berjalan sendiri-sendiri,”
