Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akhirnya mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kuasa hukum Kemendikdasmen menyampaikan pencabutan tersebut dalam sidang lanjutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,”
ujar pihak kuasa hukum dalam persidangan.
Kuasa hukum Kemendikdasmen menjelaskan, surat pemberitahuan pencabutan suket tersebut telah ditembuskan dan diserahkan kepada majelis hakim.
Iklan
Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan pencabutan tersebut, Kemendikdasmen menilai objek yang menjadi pokok sengketa dalam perkara tersebut sudah tidak ada lagi. Karena itu, pihaknya meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara.
Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia,”
katanya.
Sebagai informasi, gugatan tersebut diajukan PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen. Perkara itu terdaftar dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.
Dalam gugatannya, PT Mercy Toga Kirana mengajukan enam petitum yang pada intinya meminta majelis hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, pencabutan suket oleh Kemendikdasmen berkaitan dengan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 atas kasasi yang diajukan Subhan.
Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,”
demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat, 30 Oktober 2026.
Kasasi tersebut diajukan Subhan setelah gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT sebelumnya tidak diterima. Dalam perkara itu, Subhan menggugat Kemendikdasmen terkait penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Dalam gugatan tersebut, Subhan mengajukan sejumlah petitum yang pada intinya meminta majelis hakim mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Selain itu, Subhan juga meminta majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Berikut petitum gugatan Subhan di PTUN Jakarta:
Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
