Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rullyandi, menolak permohonan penghentian sidang gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Ia bersikukuh agar persidangan tetap dilanjutkan meski Kemendikdasmen telah mencabut objek sengketa dan pihak penggugat juga meminta perkara dihentikan.
Memang harus diakui keadaan seperti ini belum diatur, jadi biarlah itu menjadi tugas kami untuk menyelesaikannya,”
kata majelis hakim di ruang sidang PTUN Jakarta Timur, Kamis, 12 November 2026.
Dalam sidang lanjutan tersebut, Kemendikdasmen selaku pihak tergugat menyatakan telah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Iklan
Pihak kementerian juga mengaku telah menyerahkan surat pemberitahuan pencabutan kepada Ketua PTUN Jakarta.
Atas pencabutan objek sengketa tersebut, Kemendikdasmen meminta majelis hakim menghentikan atau tidak melanjutkan pemeriksaan perkara.
Sementara itu, pihak penggugat yang diwakili kuasa hukum Denny Indrayana juga menyatakan mencabut gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana. Mereka meminta majelis hakim menghentikan proses persidangan.
Namun, permohonan penghentian perkara tersebut ditolak oleh pihak tergugat intervensi II, yakni kuasa hukum Gibran, Rullyandi.
Ia tetap menginginkan proses persidangan dilanjutkan meskipun objek sengketa telah dicabut oleh Kemendikdasmen.
Perbedaan sikap antara penggugat, tergugat, dan tergugat intervensi membuat majelis hakim perlu mempertimbangkan langkah hukum yang akan diambil.
Ketua majelis hakim menyatakan membutuhkan waktu untuk bermusyawarah sebelum menentukan sikap terhadap permohonan masing-masing pihak.
Untuk itu, majelis hakim memutuskan menskors persidangan hingga pukul 14.30 WIB.
Kalau begitu sidang diskors dan akan kembali jam 14.30 WIB,”
lanjut hakim ketua sambil mengetuk palu sidang.
Sebagai informasi, gugatan tersebut diajukan PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.
Dalam gugatan itu, PT Mercy Toga Kirana mengajukan enam petitum yang pada intinya meminta majelis hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
Sengketa tersebut juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan pencabutannya.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat, 30 Oktober 2026.
Kasasi tersebut diajukan Subhan dalam perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT dengan Kemendikdasmen sebagai pihak tergugat.
Dalam gugatannya, Subhan mengajukan empat petitum kepada majelis hakim PTUN Jakarta, yakni:
Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
